Masa Tayang Film: Penyesuaian untuk Keseimbangan Ekosistem Perfilman Nasional
Main Agenda – Jakarta, Senin – Dalam pertemuan terbaru dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI), Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan keinginannya untuk mengatur durasi tayang film di bioskop sebelum memasuki platform digital. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang matang agar industri bioskop tidak terlalu terdampak oleh persaingan teknologi. “Kita harus mendiskusikan pengaturan window time secara serius,” ujar Fadli, “karena jika masa tayang di bioskop terlalu singkat, maka industri ini bisa melemah. Keseimbangan ekosistem perfilman nasional perlu dijaga dengan baik.”
Pengembangan Film Tema Sejarah
Dalam diskusi tersebut, Fadli juga menyampaikan rencana pengembangan film-film bertema sejarah Indonesia, khususnya periode 1945–1950, film anak, serta film daerah. Tujuannya adalah untuk memperkuat narasi nasional melalui karya-karya yang lebih representatif dan menarik bagi berbagai kalangan. “Kementerian Kebudayaan ingin menyelenggarakan proyek-produk yang mencakup format film panjang maupun pendek,” tambahnya, “sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman sejarah masyarakat dan memperluas akses terhadap cerita lokal.”
“Revisi UU Perfilman memang perlu pembaruan, terlebih adanya kemajuan teknologi yang cukup pesat, sehingga ke depannya dapat lebih relevan dengan segala situasi,” jelas Fadli.
Fadli menekankan bahwa UU Perfilman harus diperbarui agar sesuai dengan kondisi perfilman saat ini. Ia menyebutkan bahwa teknologi digital telah mengubah cara film ditonton, sehingga kebijakan lama perlu disesuaikan. “Ide revisi ini sudah disambut baik oleh pihak BPI,” tambahnya, “karena bisa membantu menjaga keseimbangan antara distribusi film fisik dan digital.”
Visi BPI untuk Masa Depan
Di sisi lain, Ketua BPI Fauzan Zidni menyampaikan visi baru untuk periode 2026–2030. Menurutnya, kepengurusan yang baru ini bertujuan mewujudkan masyarakat perfilman yang mampu menciptakan film Indonesia yang unggul dan kompetitif. “Kami ingin menghadirkan program konkret dan terukur melalui pengembangan SDM, advokasi kebijakan, koordinasi ekosistem, serta promosi internasional,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa seluruh program akan dijalankan bersama pemangku kepentingan dari berbagai daerah dan profesi.
Dalam sesi paparan, BPI juga menyoroti beberapa program prioritas. Salah satunya adalah dukungan terhadap revisi Undang-Undang Perfilman. “Kebijakan ini diharapkan dapat menyesuaikan proses distribusi film dengan dinamika pasar yang terus berubah,” kata Fauzan. Selain itu, BPI berencana meningkatkan kapasitas SDM melalui program magang dan beasiswa. “Pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci untuk menciptakan kualitas film yang lebih baik,” lanjutnya.
“Misi kami ingin menghadirkan program yang konkret dan terukur melalui pengembangan SDM, advokasi kebijakan, koordinasi ekosistem, hingga promosi internasional,” papar Fauzan Zidni.
Salah satu inisiatif yang diusulkan BPI adalah penyelenggaraan Festival Film Indonesia bersama Kementerian Kebudayaan. “Festival ini bisa menjadi wadah untuk menampilkan karya-karya lokal dengan lebih luas,” jelas Fauzan. Ia juga mengungkapkan rencana pembentukan forum koordinasi festival nasional. “Forum ini diharapkan memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik dari produser maupun pemain,” tambahnya.
Kolaborasi untuk Membangun Ekosistem Nasional
Fadli menyoroti pentingnya kerja sama antara Kementerian Kebudayaan dan BPI. Ia menyatakan bahwa pengembangan film tema sejarah akan menjadi salah satu pilar dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional. “Kami berharap program ini bisa diterapkan secara bersinergi,” ujarnya. “Dengan demikian, kita bisa menarik lebih banyak penonton dan meningkatkan daya saing film Indonesia di kancah internasional.”
Menurut Fadli, penyesuaian masa tayang film juga berdampak pada pertumbuhan industri bioskop. Ia mencontohkan bahwa durasi tayang yang terlalu pendek bisa membuat film cepat tergantikan oleh platform digital, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi bioskop. “Window time harus diatur agar penonton tetap tertarik menonton di bioskop, sementara produksi film tetap bisa meraih pendapatan dari pasar digital,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang mendukung keseimbangan ini.
Program Prioritas BPI
BPI juga mengusulkan peningkatan partisipasi Indonesia di berbagai pasar film internasional. “Kami ingin film-film nasional bisa lebih dikenal di luar negeri,” kata Fauzan. Selain itu, pihaknya akan menyusun Rencana Induk Perfilman Nasional. “Rencana ini akan menjadi panduan untuk pengembangan sektor perfilman secara holistik,” ujarnya. Fauzan menekankan bahwa pembajakan film juga akan menjadi fokus perhatian. “Upaya pemberantasan pembajakan harus diperkuat, karena mengancam pendapatan produksi dan distribusi film,” tambahnya.
Pertemuan antara Kementerian Kebudayaan dan BPI di Jakarta tersebut menjadi momentum untuk menyamakan visi. Keduanya sepakat bahwa revisi UU Perfilman harus dilakukan secara serius, terutama dalam menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. “Kebijakan yang relevan bisa menjadi jembatan antara industri bioskop dan digital,” jelas Fadli. Ia juga menyebutkan bahwa kolaborasi dalam produksi dan promosi film akan membantu mengakomodasi berbagai genre, termasuk film daerah dan film anak.
Dalam konteks globalisasi, Fadli berpendapat bahwa penyesuaian masa tayang film tidak hanya tentang waktu, tetapi juga tentang strategi pemasaran. “Kita harus mengenali kebutuhan pasar dan menyesuaikan kebijakan secara dinamis,” katanya. Ia menambahkan bahwa ekosistem perfilman nasional perlu diperkuat dengan berbagai inisiatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Kolaborasi ini adalah langkah awal untuk menegakkan standar film Indonesia,” ujarnya.
Fauzan Zidni menutup paparannya dengan menyampaikan harapan bahwa BPI bisa menjadi pelaku utama dalam mendorong kreativitas dan inovasi. “Kami ingin film Indonesia tidak hanya berkualitas, tetapi juga mampu bersaing di pasar global,” katanya. Dengan kebijakan yang tepat, ia yakin ekosistem perfilman nasional akan semakin solid dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian Kebudayaan dan BPI akan menjalin kerja sama dalam berbagai aspek. Mulai dari konsep film, produksi, hingga promosi. “Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan film yang berimbang antara kualitas dan aksesibilitas,” kata Fadli. Ia juga menyebutkan bahwa film tema sejarah akan menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran nasional tentang kebudayaan dan perjuangan bangsa. “Dengan ini, kita bisa mengedukasi masyarakat sekaligus menghibur,” jelasnya.
Dalam diskusi yang berlangsung, seluruh pihak sepakat bahwa revisi UU Perfilman adalah langkah strategis. Tidak hanya mengatur masa tayang, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap karya-karya lokal. “UU ini harus menjadi fondasi untuk membangun perfil
