Kasus BNPB, KPK akan bersurat ke Panglima TNI terkait prajurit aktif

KPK Siapkan Surat untuk Panglima TNI dalam Penyidikan Dana Siap Pakai BNPB

Atapkitadonasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan surat resmi kepada Panglima TNI terkait penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Langkah tersebut ditempuh karena perkara ini berkaitan dengan prajurit TNI yang masih berstatus aktif.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan komunikasi formal diperlukan agar penanganan perkara dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat malam, 16 Oktober 2026.

“Tentunya kami secara formal akan bersurat kepada Panglima TNI karena ini menyangkut TNI aktif,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.

KPK juga menekankan bahwa proses hukum dalam kasus ini akan mengedepankan kerja sama dengan TNI. Pola tersebut dimaksudkan untuk membangun keselarasan dalam pemeriksaan dan tahapan penyidikan, tanpa mengabaikan mekanisme hukum yang berlaku bagi setiap pihak.

“Kami pendekatannya kolaboratif sehingga ada sinergi dalam proses penanganannya,” katanya.

Dengan pendekatan itu, KPK dan TNI tidak akan bergerak secara terpisah dalam menangani unsur perkara yang berkaitan dengan prajurit aktif. Koordinasi dipandang penting untuk memastikan proses penyidikan tetap efektif, sekaligus menjaga kejelasan peran institusi yang terlibat.

“Jadi, kami tidak melakukan penyidikan secara sendiri-sendiri, tetapi memang kemudian itu dilakukan sinergi dalam proses penyidikannya,” ujarnya.

OTT BNPB Berujung Lima Tersangka

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, 15 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan awal. Sehari kemudian, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai BNPB.

Salah satu tersangka adalah Bima Setiawan, adik dari mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Bima sebelumnya pernah menjalankan tugas sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika Suharyanto masih menjabat aktif sebagai kepala lembaga tersebut.

Empat tersangka lain berasal dari unsur pejabat BNPB dan pihak swasta. Mereka adalah Gabriel Purwaka Sigit, yang menjabat pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; Richard Erlangga sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB; Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan; serta Syifa Nrika Ghifarin dari pihak swasta.

Penetapan tersangka menandai peralihan perkara dari tahap pemeriksaan awal ke penyidikan yang lebih mendalam. Pada tahap ini, penyidik dapat menelusuri keterkaitan para pihak, penggunaan dana, aliran aset, serta dokumen dan keterangan yang relevan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Barang Bukti Senilai Rp5,47 Miliar

Pada 16 Oktober 2026, KPK mengungkapkan nilai barang bukti yang disita mencapai Rp5,47 miliar. Aset tersebut mencakup uang tunai dalam beberapa mata uang, emas fisik, tabungan emas, hingga aset kripto.

Rincian barang bukti itu meliputi 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, serta uang rupiah sebesar Rp3,35 miliar. Selain itu, penyidik menyita 56 keping emas dengan berat keseluruhan 133 gram yang nilainya mencapai Rp315,8 juta.

KPK juga menyita tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta. Komponen lain dalam penyitaan adalah aset kripto dengan nilai Rp1,10 miliar. Seluruh temuan tersebut menjadi bagian dari bahan penyidikan untuk mengurai dugaan penggunaan dana siap pakai BNPB yang sedang ditangani.

Dana siap pakai memiliki fungsi penting dalam respons kebencanaan karena dipakai untuk memenuhi kebutuhan penanganan darurat. Karena itu, pemeriksaan atas dugaan penyimpangan penggunaannya menjadi perhatian besar, terutama apabila dana tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat saat menghadapi situasi bencana.

Penggeledahan Berlangsung Dua Hari

Selain operasi tangkap tangan dan penyitaan aset, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di lingkungan BNPB pada 14 hingga 15 Oktober 2026. Ruangan Kepala BNPB termasuk salah satu tempat yang diperiksa penyidik dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Beberapa ruangan lain juga digeledah untuk mencari dokumen, perangkat, maupun bukti lain yang dinilai berkaitan dengan penyidikan. Penggeledahan merupakan bagian dari upaya mengumpulkan bukti secara menyeluruh setelah KPK menetapkan lima tersangka.

Surat kepada Panglima TNI nantinya menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan penanganan perkara yang melibatkan prajurit aktif dapat berlangsung terkoordinasi. KPK menegaskan sinergi dengan TNI akan menjadi dasar pendekatan dalam proses penyidikan kasus dana siap pakai BNPB ini.