Latest Program: KPK Periksa Staf Ahli Menhub Era Budi Karya dan Dudy
Latest Program – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap Robby Kurniawan, staf ahli Menteri Perhubungan (Menhub), dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan proyek jalur kereta api. Pemeriksaan ini dijadwalkan ulang setelah Robby tidak hadir pada panggilan pertama yang berlangsung 4 Mei 2026. Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik sedang menunggu kehadiran saksi untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. “Latest Program ini menjadi bagian dari upaya KPK dalam mengungkap sistem korupsi yang melibatkan pihak-pihak di lingkungan DJKA Kemenhub,” tukas Budi saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa.
Kasus OTT yang Memicu Penyelidikan
Kasus dugaan korupsi di DJKA Kemenhub diawali dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023. Operasi ini berlangsung di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Tengah, sebelumnya dikenal sebagai BTP Kelas I Semarang. Dalam OTT tersebut, penyidik mengungkap praktik suap yang terjadi dalam proyek pembangunan jalur rel, termasuk pembiayaan yang tidak transparan. Pemeriksaan ulang terhadap Robby Kurniawan, bagian dari kasus ini, dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
KPK Tetapkan 21 Tersangka dan Dua Korporasi
Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK telah menetapkan 21 tersangka, termasuk pejabat DJKA yang terlibat dalam proses pengadaan proyek. Dua perusahaan juga menjadi tersangka karena diduga terlibat dalam skandal korupsi ini. Jumlah tersangka meningkat dari 10 orang awal menjadi 21 hingga 20 Januari 2026. Budi Prasetyo menegaskan bahwa korupsi terjadi sejak tahap administrasi hingga penentuan pemenang tender, menunjukkan adanya pengaruh sistemik dalam pengelolaan proyek transportasi. “Latest Program ini membuktikan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga lembaga dan korporasi,” jelas Budi.
“KPK terus berupaya memperjelas mekanisme korupsi dan melacak siapa saja yang terlibat. Staf ahli Menhub era Budi Karya Sumadi dan Dudy Purwagandhi diduga memiliki peran penting dalam memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar,” kata Budi Prasetyo.
Proyek yang Menjadi Sasaran
KPK menyoroti beberapa proyek besar yang diduga terkena dampak korupsi. Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, yang menjadi jantung transportasi Jawa Tengah, serta jalur rel di Makassar dan wilayah Sumatera, menjadi fokus penyelidikan. Selain itu, proyek supervisi di Lampegan Cianjur dan perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera juga sedang dianalisis. Pemeriksaan terhadap Robby Kurniawan, salah satu staf ahli yang terlibat, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengambilan keputusan dalam proyek-proyek tersebut.
Kontinuitas Proses Investigasi
Proses investigasi Latest Program di KPK tetap berjalan intensif, dengan penyidik mengumpulkan bukti-bukti tambahan dari berbagai pihak. Robby Kurniawan, yang dianggap memiliki peran penting dalam pengawasan proyek, diperiksa ulang untuk memperjelas keterlibatannya dalam pengaturan pemenang tender. “Latest Program ini juga menyoroti kemungkinan penggunaan jabatan sebagai alat untuk memengaruhi keputusan korup,” tambah Budi Prasetyo. Penyidik menekankan bahwa semua pihak, baik pegawai negeri maupun pihak swasta, harus transparan dalam memberikan kesaksian.
Target Penyelidikan Terhadap Rekayasa Sistemik
Menurut Budi Prasetyo, kasus ini menggambarkan skema korupsi yang melibatkan beberapa proyek sekaligus. “Latest Program terkait dengan investigasi intensif untuk mengungkap praktik pembiayaan gelap yang terjadi di seluruh tahapan proyek,” jelasnya. Penyelidikan mencakup pemantauan proses tender hingga pencairan dana, yang menunjukkan bahwa korupsi terjadi secara sistematis. KPK berharap pemeriksaan terhadap Robby Kurniawan dan staf ahli lainnya dapat memperjelas peran mereka dalam mengarahkan proyek ke arah yang tidak transparan.
Peran Staf Ahli dalam Penyelidikan
KPK sedang menyelidiki peran staf ahli Menhub yang aktif selama era Budi Karya Sumadi dan Dudy Purwagandhi. Dalam Latest Program ini, dua staf ahli yang diduga terlibat dalam pengawasan proyek menjadi sasaran pemeriksaan lebih lanjut. “Kami yakin staf ahli memiliki kesempatan untuk memberikan informasi kritis terkait kebijakan dan keputusan yang diambil,” kata Budi. Penyidik menekankan bahwa keterlibatan staf ahli menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berlangsung di tingkat manajerial, tetapi juga melibatkan pemantauan yang berdampak pada kelangsungan proyek.
