China Respons Trump, Tegaskan Kedaulatan Harus Dipatuhi di Selat Hormuz
Topics Covered – Pada Rabu (3/5), Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa kedaulatan negara-negara harus tetap dihormati, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana untuk menghentikan sementara operasi militer yang mengarahkan kapal-kapal melalui Selat Hormuz. Pernyataan ini dilakukan dalam konferensi pers di Beijing, di mana Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan pentingnya menjaga kestabilan wilayah strategis tersebut.
Pernyataan Trump dan Project Freedom
Sehari sebelumnya, pada Selasa (5/5), Trump mengungkapkan keputusan untuk menunda “Project Freedom,” operasi yang bertujuan memastikan pergerakan kapal di Selat Hormuz. Dia menulis di platform Truth Social bahwa operasi ini akan dihentikan sementara guna mengevaluasi kemungkinan kesepakatan perdamaian antara Washington dan Teheran. Meski blokade masih diberlakukan penuh, Trump berharap langkah ini bisa mendorong deeskalasi konflik.
“Situasi di Selat Hormuz tetap tegang. Hanya melalui gencatan senjata dini dan penuh, kondisi yang diperlukan untuk deeskalasi dapat tercipta. Kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara pesisir harus dihormati,” kata Lin Jian.
Dalam pernyataannya, Trump juga menyebut bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh permintaan dari Pakistan dan negara-negara lain, serta kemajuan dalam mencapai kesepakatan yang menyeluruh dengan pihak Iran. Selain itu, dia menekankan bahwa kekhawatiran regional harus ditangani secara serius, serta kepentingan internasional harus dilindungi.
Konteks Perselisihan dan Peran Iran
Lin Jian menambahkan bahwa posisi Tiongkok terhadap situasi di Selat Hormuz sudah jelas. Ia mengingatkan bahwa pihak-pihak terkait perlu bertindak bijaksana, menghindari eskalasi lebih lanjut, dan memulihkan ketenangan wilayah tersebut. “China akan terus berupaya untuk meredakan situasi di sana,” ujarnya.
Dalam pertemuan dua hari yang sama, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi di Beijing. Diskusi tersebut fokus pada dukungan Tiongkok terhadap Iran dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Lin Jian juga memuji kemauan Iran untuk mencari solusi politik melalui jalur diplomatik.
“China menganjurkan agar negara-negara Teluk dan Timur Tengah mengambil nasib mereka sendiri. Kami mendukung Iran dalam berdialog dengan lebih banyak negara Teluk untuk menciptakan hubungan tetangga yang baik,” lanjut Lin Jian.
Perjumpaan antara Wang Yi dan Araghchi terjadi kurang dari dua minggu sebelum rencana pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Trump di Beijing pada 14-15 Mei 2026. Kehadiran kedua menlu ini menjadi tanda komitmen Tiongkok dalam menjaga keseimbangan antara hubungan bilateral dan kepentingan regional.
Sejarah Perang dan Gencatan Senjata
Sebelumnya, pada Jumat (1/5), Trump memberi surat ke Kongres untuk menyatakan bahwa konflik dengan Iran yang dimulai pada 28 Februari telah berakhir. Namun, Pentagon tetap mempertahankan kekuatan militer di wilayah tersebut karena ancaman yang masih terasa. Pada 28 Februari, AS dan Israel melakukan serangan bersama terhadap target-target di Iran, mengakibatkan kerusakan dan korban sipil.
“Project Freedom disebut bersifat defensif, terbatas dalam cakupan, dan sementara. AS menganggap gencatan senjata yang disepakati sekitar sebulan lalu belum mencapai titik akhir,” tulis Trump.
Setelah serangan 28 Februari, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April. Perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, dan Trump memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi waktu kepada Iran menyusun “proposal terpadu” yang bisa menjadi dasar perjanjian.
Selat Hormuz, sebagai jalur laut utama bagi aliran energi global, menjadi pusat perhatian karena potensi gangguan terhadap pasokan minyak. Tiongkok, sebagai negara besar dengan minat ekonomi di kawasan tersebut, mengambil sikap tegas untuk menjaga kedaulatan negara-negara pesisir. Lin Jian menekankan bahwa keputusan Tiongkok tidak hanya terkait dengan situasi saat ini, tetapi juga untuk menghindari pengaruh negatif terhadap keamanan internasional.
Komentar Trump yang menunda operasi militer juga mencerminkan perubahan strategi Washington. Sebelumnya, AS berfokus pada serangan terhadap Iran, tetapi kini mengalihkan perhatian ke “Project Freedom” sebagai upaya untuk menjaga stabilitas perairan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Trump ingin mencapai perdamaian sebelum melanjutkan langkah militer lebih lanjut.
Dalam konteks ini, Tiongkok berperan sebagai mediator yang ingin memastikan keberlanjutan hubungan antar-negara. Lin Jian menegaskan bahwa negara-negara seperti Iran dan negara-negara Teluk perlu bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan kepentingan bersama. “Kami berharap semua pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui dialog, bukan kekerasan,” imbuhnya.
Perubahan sikap Trump tidak hanya memengaruhi dinamika antara AS dan Iran, tetapi juga mengisyaratkan keterbukaan terhadap negosiasi. Meski demikian, Tiongkok tetap berpegang pada prinsip bahwa keamanan nasional harus diutamakan. Hal ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Tiongkok yang menekankan kerja sama multilateral dan penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara lain.
Dengan berbagai langkah ini, Tiongkok menunjukkan kepedulian terhadap stabilitas kawasan, sementara AS berusaha menyeimbangkan antara agresi militer dan diplomasi. Kedua negara, secara tidak langsung, memperlihatkan peran yang berbeda dalam menjaga keseimbangan di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital bagi perdagangan global.
