Kalsel Resmi Mulai Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
Key Strategy – Pada hari Rabu, 1 Juli 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi meluncurkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru. Acara ini dihadiri oleh pejabat pemerintahan, perwakilan BPS, serta masyarakat luas yang berperan dalam mendukung kegiatan tersebut. Sebagai bagian dari upaya pengumpulan data ekonomi yang komprehensif, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk memberikan gambaran jelas tentang kondisi ekonomi provinsi tersebut, baik dari segi sektor produksi maupun konsumsi.
Partisipasi Masyarakat Jadi Kunci Kesuksesan
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dalam sambutannya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi yang valid kepada petugas sensus. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar untuk menambah beban pajak, melainkan sebagai langkah strategis dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. “Kami memohon partisipasi aktif dari seluruh warga Kalimantan Selatan, karena data yang akurat akan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah,” ujar Muhidin.
“Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman pemerintah terhadap dinamika ekonomi lokal. Dengan data yang terkini, kami dapat merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutur Gubernur Muhidin.
Menurut rencana, sensus ini akan mencakup seluruh sektor usaha, termasuk perusahaan besar, usaha kecil, dan koperasi. Data yang diperoleh akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja perekonomian, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, serta memantau dampak kebijakan yang telah diterapkan. BPS, sebagai lembaga yang bertugas menghimpun informasi statistik, akan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan proses pendaftaran dan pengumpulan data berjalan lancar.
Proses Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
Proses sensus akan dimulai dengan pengumpulan data dasar dari rumah tangga, usaha, dan institusi pemerintah. Seluruh pelaku ekonomi diharapkan memberikan informasi tentang modal, tenaga kerja, pendapatan, serta kontribusi mereka terhadap perekonomian provinsi. Selama pelaksanaan, petugas sensus akan mengunjungi lokasi usaha secara langsung untuk memastikan keterlibatan aktif dan transparansi. “Kami juga akan melakukan sosialisasi intensif di berbagai daerah agar masyarakat memahami manfaat dari kegiatan ini,” tambah Muhidin.
BPS memperkirakan bahwa jumlah responden dalam sensus ini akan mencapai ratusan ribu unit usaha. Untuk mempercepat proses, pihaknya telah menyediakan alat bantu digital, seperti aplikasi dan formulir online, yang bisa diakses oleh pelaku usaha. Selain itu, BPS juga akan melakukan pelatihan kepada petugas lapangan agar mereka mampu memberikan penjelasan yang jelas dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data. “Dengan teknologi yang digunakan, kita bisa mengurangi risiko kesalahan manual dan meningkatkan akurasi hasil,” jelas salah satu pejabat BPS yang hadir dalam acara tersebut.
Manfaat untuk Pengembangan Ekonomi
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang perekonomian Kalimantan Selatan, terutama di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat menentukan sasaran pembangunan yang lebih tepat, seperti kebijakan insentif bagi usaha kecil, peningkatan infrastruktur di daerah terpencil, atau perbaikan layanan publik yang relevan. “Hasil sensus ini akan menjadi acuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Muhidin.
Besarnya peran data ekonomi dalam pengambilan kebijakan membuat kegiatan ini menjadi salah satu langkah penting dalam pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan selesai dalam waktu tiga bulan setelah peluncuran. Durasi tersebut dirasa cukup untuk menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk yang terletak di daerah terpencil dan kecil. “Kami juga akan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai rencana,” jelas Muhidin.
Dalam rangka memastikan keberhasilan sensus, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama BPS telah menyusun rencana kerja yang terperinci. Hal ini mencakup pembagian tugas berdasarkan wilayah, penggunaan teknologi pendukung, serta penguatan komunikasi dengan masyarakat. “Koordinasi antarinstansi dan kerja sama masyarakat sangat vital untuk mencapai hasil yang optimal,” kata Muhidin dalam sambutannya.
Langkah Khusus untuk Masyarakat
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengadakan kegiatan edukasi di berbagai tingkat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kegiatan ini akan mencakup pertemuan rutin, sesi penggunaan aplikasi digital, serta pemasangan poster dan brosur di berbagai titik strategis. “Kami ingin memastikan bahwa semua pelaku ekonomi, termasuk usaha rumahan, terlibat dalam proses ini,” imbuh Muhidin.
Dalam perjalanan Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Kalimantan Selatan juga berharap masyarakat bisa memanfaatkan peluang untuk mengungkapkan kebutuhan mereka. “Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat merancang program yang lebih bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari warga,” kata Muhidin. Ia menambahkan bahwa hasil sensus ini akan dipublikasikan dalam laporan resmi dan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran tahun depan.
Kehadiran BPS dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, BPS juga akan menggunakan data sensus sebagai bahan evaluasi kebijakan ekonomi nasional, terutama di daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi signifikan. “Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi contoh baik dalam menggabungkan teknologi dan partisipasi masyarakat,” kata Muhidin.
Acara penandatanganan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung sederhana namun penu
