Pemerintah Intensifkan Pengeluaran untuk Pertahankan Momentum Pertumbuhan Triwulan II
New Policy – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada peningkatan belanja negara guna mempertahankan dinamika positif pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2026. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, ia menyoroti pentingnya pengeluaran pemerintah sebagai strategi utama untuk menjaga momentum peningkatan ekonomi pada periode tersebut. Dalam wawancara, Airlangga menyebut bahwa triwulan II menjadi titik kritis karena tidak memiliki faktor musiman seperti hari besar keagamaan yang biasanya mendorong konsumsi masyarakat.
Menteri Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun lalu tergantung pada basis belanja pemerintah yang relatif rendah, sehingga triwulan II menjadi kesempatan untuk memperkuat kontribusi dari sektor tersebut. “Kita perlu menyiapkan cadangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah penurunan momentum pertumbuhan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan fiskal akan dioptimalkan secara lebih serius untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan tahunan 2026, terutama dalam menghadapi tantangan eksternal yang terus mengubah dinamika pasar global.
“Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan dan menjadi buffer terhadap gejolak global,” jelas Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Dalam upaya memperkuat stabilitas ekonomi, pemerintah telah menyusun sejumlah stimulus keuangan yang akan diterapkan mulai April hingga Juni 2026. Salah satu langkah utama adalah pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan alokasi total sekitar Rp55 triliun. Stimulus ini dirancang untuk meningkatkan daya beli keluarga ASN, yang terbukti menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2026.
Beberapa kebijakan fiskal lainnya mencakup akselerasi penyaluran bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam tiga bulan pertama triwulan II. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, pemerintah juga menjamin keberlanjutan subsidi energi dan kompensasi biaya listrik, yang dialokasikan hingga Rp356,8 triliun dalam APBN 2026.
Program Revitalisasi Sekolah dan Perumahan
Dalam sektor pendidikan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp13,4 triliun untuk program revitalisasi sekolah. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, seperti perbaikan gedung, pembelian perangkat teknologi, dan pengembangan kurikulum. “Program ini tidak hanya memperbaiki kondisi sekolah, tetapi juga menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Airlangga.
Di sektor perumahan, pemerintah mengalokasikan Rp37,1 triliun melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mempercepat implementasi program tiga juta rumah. Tujuan utama dari skema ini adalah meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong konsumsi rumah tangga. “Kebijakan ini juga bertujuan menciptakan lapangan kerja dan mendorong permintaan terhadap properti,” lanjutnya.
Langkah Deregulasi untuk Mempercepat Pertumbuhan
Pemerintah juga meluncurkan berbagai kebijakan deregulasi melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Langkah ini bertujuan mengurangi hambatan administratif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor swasta. “Deregulasi menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat proses penyerapan tenaga kerja,” kata Airlangga.
Program deregulasi ini mencakup penghapusan beberapa aturan yang dianggap tidak relevan lagi, serta pemerataan kebijakan yang sebelumnya bersifat konsentratif. Menko memaparkan bahwa kebijakan ini akan berdampak langsung pada efisiensi birokrasi, sehingga mendorong pertumbuhan produktivitas dan inovasi. “Dengan mengurangi hambatan, kita memberikan ruang lebih luas bagi perusahaan untuk berkembang secara mandiri,” tambahnya.
Menteri Airlangga menekankan bahwa peningkatan belanja pemerintah tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Ia menjelaskan bahwa pengalokasian dana akan dilakukan secara terarah, dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Dalam pandangan Menko, kinerja ekonomi triwulan I 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (yoy) dan kenaikan 0,77 persen secara triwulan (qtq) dibandingkan triwulan IV 2025. Meski ada penurunan triwulanan, Airlangga meyakinkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga di triwulan II. “Gejolak global tidak akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi jika kita bersiap secara lebih matang,” katanya.
Stimulus keuangan, akselerasi bantuan pangan, serta peningkatan subsidi energi menjadi faktor utama yang akan menjaga stabilitas ekonomi. Airlangga menyebut bahwa langkah-langkah ini tidak hanya berdampak pada sektor riil, tetapi juga mampu memperkuat daya beli masyarakat dan mengurangi risiko kemacetan di pasar keuangan. “Kita harus siap menghadapi volatilitas ekonomi dengan strategi yang lebih adaptif,” tuturnya.
Menko juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menjalankan kebijakan fiskal. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat dapat memantau langsung dampak dari stimulus tersebut. “Transparansi adalah kunci keberhasilan dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.
Sebagai bantuan tambahan, pemerintah juga mengupayakan peningkatan penerimaan pajak melalui reformasi kebijakan perpajakan. Langkah ini dirancang untuk memperkuat sumber pendapatan negara dan menekan defisit anggaran. “Reformasi pajak akan berdampak positif pada efisiensi pengelolaan keuangan negara,” kata Airlangga.
Dengan semua langkah tersebut, pemerintah optimistis bahwa triwulan II 2026 akan menjadi masa pertumbuhan yang stabil, serta menjadi landasan kuat untuk mencapai target pertumbuhan tahunan 2026. “Kita perlu membangun ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan,” pungkas Menko. Ia berharap dengan intensifikasi belanja dan langkah-langkah kebijakan yang diambil, pertumbuhan ekonomi tetap mencapai level yang diharapkan.
