Mendukbangga Dorong Peningkatan Data MBG 3B untuk Penguatan Sinkronisasi
Topics Covered – Jakarta – Dalam upaya memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B), Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji meminta staf di lapangan untuk berperan aktif dalam mengumpulkan data yang akurat. Langkah ini bertujuan mengurangi kesenjangan informasi antara tingkat pelayanan langsung dan kebijakan nasional, khususnya dalam menghubungkan data dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disiarkan dari Jakarta, Rabu, Wihaji menekankan pentingnya partisipasi aktif tenaga lapangan, terutama Tim Pendamping Keluarga (TPK), dalam penyusunan data. “Masing-masing tim harus membuat laporan yang valid, karena jika tidak, risiko ketidaksesuaian data akan tinggi,” ujarnya. Ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan di tingkat kementerian dan peningkatan akurasi laporan penerima manfaat MBG 3B.
“Saya minta dari lini lapangan bikin (data) sendiri, karena kalau enggak, nanti enggak sinkron. Ini kami sudah mulai. Laporan dari para TPK yang sebenarnya berapa penerima manfaat dari 3B ini,” kata Wihaji.
Menurut data terbaru, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam penyaluran MBG 3B hingga saat ini mencapai 75 persen atau 22.672 unit. Namun, jumlah ini masih jauh dari target utama, yaitu 25 juta orang. “Meski SPPG telah menjangkau sekitar 75 persen, dari total sasaran 25 juta, hingga saat ini hanya sekitar 38,51 persen yang terlayani,” tambahnya. Angka ini menjadi tolak ukur untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi dengan BGN.
Penguatan sinkronisasi data dilihat sebagai bagian penting dari perbaikan tata kelola MBG 3B. Wihaji menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada keterlibatan langsung tenaga lapangan dalam memastikan setiap informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. “Laporan yang akurat dari TPK menjadi fondasi untuk mengukur progres dan menyesuaikan strategi kebijakan,” jelasnya.
Pengembangan Komunikasi dengan BGN
Wihaji menyebutkan bahwa sejak awal, pihaknya telah memulai komunikasi baru dengan BGN guna meningkatkan konsistensi data. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan gizi nasional selaras dengan kebutuhan masyarakat. “Kami mulai bangun jembatan informasi agar BGN bisa lebih efektif dalam memantau dan memberikan bimbingan ke lapangan,” katanya.
Dalam konteks ini, MBG 3B dianggap sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan keluarga sehat dan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Wihaji menyoroti peran krusial TPK dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat program tersebut. “Dengan adanya TPK, keluarga bisa memahami pentingnya MBG 3B dalam memperbaiki pola konsumsi sehari-hari,” ujarnya.
Menurut Wihaji, pengembangan tata kelola MBG 3B tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan tenaga lapangan. “MPBG (Makan Bergizi Gratis) adalah inti dari program ini, jadi TPK harus menjadi penghubung utama antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat,” katanya. TPK diamanahkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 115 tahun 2025 untuk melakukan dua fungsi utama: mendistribusikan MBG kepada penerima manfaat dan memperkenalkan pengetahuan gizi serta perubahan sikap.
Menurut Perpres tersebut, TPK bertugas memastikan bahwa setiap keluarga yang menjadi target program menerima bantuan bergizi secara tepat. “Dari dua peran ini, hari ini terdapat 200.276 tim yang aktif, dengan total anggota mencapai 599.918 orang. Komposisi anggota terdiri dari kader keluarga berencana (KB), kader Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (PKK), serta bidan,” ujarnya.
Selain itu, Wihaji menyebutkan bahwa TPK juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan sehat. “Kepuasan keluarga dalam memahami pola makan yang baik akan berdampak langsung pada keberlanjutan program,” katanya. Ia menambahkan bahwa keberadaan TPK tidak hanya memperkuat distribusi MBG 3B, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi dan gizi.
Koordinasi untuk Kualitas Program
Program MBG 3B, menurut Wihaji, menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah. “Karena ini hulunya yang mesti bersama-sama, maka TPK harus menjadi garda depan dalam menyebarkan manfaatnya,” ujarnya. Dalam hal ini, TPK diharapkan mampu menjembatani kebutuhan keluarga dengan sumber daya yang tersedia.
Keterlibatan TPK dalam mengumpulkan data juga membantu mengidentifikasi kelompok yang kurang terjangkau. “Dengan laporan dari lapangan, kita bisa mengetahui daerah-daerah yang membutuhkan intensifikasi kegiatan,” kata Wihaji. Hal ini menjadi acuan untuk menyesuaikan alokasi sumber daya dan memperluas cakupan program.
Sebagai contoh, Wihaji menyebutkan bahwa jumlah TPK yang sudah mendistribusikan MBG 3B hingga kini mencapai 122.108 orang. Angka ini menunjukkan kemajuan dalam penyaluran bantuan, tetapi masih ada ruang untuk ditingkatkan. “Kami akan terus meningkatkan kapasitas tenaga lapangan agar bisa mencapai sasaran 25 juta orang secara optimal,” pungkasnya.
Koordinasi dengan BGN juga menjadi fokus utama dalam peningkatan akurasi data. “Melalui integrasi informasi, kita bisa memastikan bahwa setiap langkah yang diambil kebijakan nasional selaras dengan kondisi di lapangan,” katanya. Ini menjadi dasar untuk memperbaiki program secara berkelanjutan, dengan menghindari duplikasi
