Hakim vonis bebas dua terdakwa korupsi lahan MXGP Samota

Dua Terdakwa Korupsi Lahan Sirkuit MXGP Samota Dinyatakan Bebas di Pengadilan Mataram

Atapkitadonasi.com – Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengakhiri babak panjang perkara korupsi pengadaan lahan sirkuit motocross Grand Prix (MXGP) Samota tahun 2022 dengan membebaskan dua terdakwa dari seluruh tuntutan hukum. Pung Saifullah Zulkarnaen, Direktur Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain, serta Muhammad Jan, staf di perusahaan yang sama, resmi dilepas setelah majelis hakim menilai bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terbukti terjadi, tindakan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Keputusan itu dibacakan secara bersamaan untuk kedua terdakwa pada Rabu malam oleh Ketua Majelis Hakim Lalu Moh. Sandi Iramaya. Vonis bebas ini menjadi sorotan karena perkara tersebut sempat menyita perhatian publik di Kabupaten Sumbawa, tempat sirkuit MXGP Samota dibangun sebagai bagian dari agenda olahraga internasional yang bertujuan mempromosikan pariwisata daerah.

“Mengadili, menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.”

Majelis hakim tidak hanya membebaskan kedua terdakwa, tetapi juga memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memulihkan seluruh harkat dan martabat mereka beserta perusahaan tempat mereka bekerja. Langkah ini menegaskan bahwa pembebasan dari tuntutan hukum membawa konsekuensi pemulihan reputasi, bukan sekadar penghapusan dakwaan.

Jejak Kerugian Negara Rp6,7 Miliar dan Peran Ali Bin Dachlan

Perkara ini berakar pada temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB yang mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp6,7 miliar terkait pengadaan lahan sirkuit. Namun, sebelum putusan dijatuhkan, Ali Bin Dachlan — mantan Bupati Lombok Timur yang berperan sebagai penjual lahan dalam transaksi tersebut — telah mengembalikan sejumlah uang pada tahap penyidikan. Hakim menegaskan bahwa kelebihan pembayaran atas pengadaan lahan itu wajib dikembalikan ke kas Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Konteks ini penting bagi pembaca: pengadaan lahan untuk event olahraga berskala internasional seperti MXGP melibatkan nilai investasi besar dan ekspektasi publik yang tinggi. Ketika audit menemukan selisih pembayaran, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal angka, tetapi soal mekanisme pengawasan pengadaan dan akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian nilai lahan.

Subhan, Mantan Kepala BPN Sumbawa, Divonis 1 Tahun 3 Bulan

Sebelum membacakan putusan untuk Pung Saifullah Zulkarnaen dan Muhammad Jan, majelis terlebih dahulu menjatuhkan vonis terhadap terdakwa ketiga, Subhan, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa. Hakim menghukumnya dengan pidana penjara satu tahun tiga bulan serta denda Rp50 juta dengan subsider kurungan pengganti 50 hari.

Vonis tersebut dijatuhkan setelah hakim menyatakan Subhan terbukti menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya serta memperkaya pihak lain hingga menimbulkan kerugian pengadaan lahan senilai Rp6,7 miliar. Dasar hukum yang diterapkan adalah dakwaan subsider penuntut umum, yakni Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Subhan dengan pidana penjara tiga tahun dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan pengganti, dengan dasar dakwaan primer Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Jarak antara tuntutan dan putusan menunjukkan bahwa majelis memilih kualifikasi hukum yang lebih ringan dari yang diminta jaksa.

Tuntutan Jaksa untuk Dua Terdakwa yang Kini Bebas

Untuk Pung Saifullah Zulkarnaen dan Muhammad Jan, jaksa juga mengajukan dakwaan primer. Perbedaan tuntutan keduanya terletak pada besaran pidana: jaksa meminta hukuman dua tahun penjara bagi Pung Saifullah Zulkarnaen selaku direktur perusahaan appraisal, dan dua tahun enam bulan bagi Muhammad Jan sebagai bawahan di perusahaan yang sama. Namun, majelis hakim pada akhirnya tidak menemukan unsur pidana dalam perbuatan keduanya dan memilih membebaskan mereka sepenuhnya.

Keputusan ini menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai batas antara kelalaian administratif dalam proses penilaian lahan dan tindak pidana korupsi. Dalam praktik pengadaan publik, peran jasa penilai publik sering kali berada di persimpangan antara fungsi teknis dan fungsi pengawasan. Ketika hasil penilaian menghasilkan kelebihan pembayaran, pertanggungjawaban hukum atas kelebihan tersebut menjadi isu yang kompleks, terutama jika pihak penjual lahan telah mengembalikan dana pada tahap awal penyidikan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perkara ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur olahraga untuk event internasional harus disertai tata kelola pengadaan yang ketat. Sirkuit MXGP Samota sendiri telah menjadi ikon pariwisata dan olahraga NTB, sehingga integritas proses pembangunannya menjadi bagian dari reputasi daerah di mata komunitas motocross internasional.