Komisi VI DPR minta warga tak resah soal rekening aktivis diblokir

Rekening Aktivis Pati Diblokir di Tengah Aksi, Komisi VI DPR: Bank Tak Bisa Bertindak Sepihak

Atapkitadonasi.com – Polemik seputar pemblokiran rekening bank milik seorang koordinator aksi warga Pati di Jakarta memicu perdebatan yang melampaui sekadar urusan administratif perbankan. Di satu sisi, lembaga negara menegaskan bahwa institusi keuangan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil langkah pembekuan dana secara sepihak. Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil menilai tindakan tersebut menyentuh inti kebebasan berpendapat dan menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Titik ketegangan ini kini menjadi sorotan Komisi VI DPR RI yang membidangi sektor perdagangan dan keuangan.

Respons Andre Rosiade: Prosedur dan Tata Kelola Korporasi

Andre Rosiade, yang menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, menyampaikan pesan menenangkan kepada publik pada Senin di kompleks parlemen Jakarta. Ia menegaskan bahwa bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) beroperasi di bawah prinsip tata kelola korporasi yang baik, sehingga setiap keputusan operasional—termasuk pemblokiran rekening—tidak pernah diambil secara unilateral.

“Bank-bank selalu melaksanakan good corporate governance, jadi tidak mungkin keputusan apalagi pemblokiran itu dilakukan sepihak.”

Penjelasan Andre merujuk pada kewajiban hukum yang melekat pada setiap bank di Indonesia. Institusi perbankan terikat untuk menindaklanjuti permintaan resmi dari otoritas pajak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), maupun aparat penegak hukum. Dalam kerangka regulasi yang berlaku, bank tidak memiliki diskresi untuk menolak permintaan yang sah dari lembaga-lembaga tersebut.

“Kalau ada permintaan, tentu pihak bank sesuai prosedur yang ada mereka akan melaksanakan. Tinggal nanti kita konfirmasi cerita sebenarnya seperti apa.”

Dengan demikian, Andre mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan motif di balik pemblokiran tersebut sebelum seluruh pihak memberikan klarifikasi lengkap. Ia menekankan bahwa proses verifikasi masih berjalan dan fakta-fakta di lapangan perlu dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum opini publik dikunci pada satu narasi.

Latar Belakang: Pemblokiran Saat Mendampingi Aksi Warga

Peristiwa yang memicu kontroversi ini terjadi pada Jumat, 21 Agustus, ketika Supriyono—yang dikenal dengan nama Botok dan menjabat Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)—sedang mendampingi rombongan warga Pati yang menyampaikan aspirasi di ibu kota. Pada saat itulah rekening bank miliknya dilaporkan dibekukan oleh pihak bank terkait.

Rekening tersebut dilaporkan memuat dana sebesar Rp80,9 juta, yang terdiri dari tabungan pribadi Supriyono serta sumbangan masyarakat yang dikumpulkan untuk membiayai kebutuhan logistik aksi unjuk rasa. Pemblokiran di tengah kegiatan pendampingan warga ini membuat dana tersebut tidak dapat diakses tepat ketika dibutuhkan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang dampak praktis terhadap jalannya aksi dan kesejahteraan para peserta.

Sorotan Koalisi Masyarakat Sipil: Isu Hukum dan Kebebasan Berpendapat

Koalisi masyarakat sipil yang memantau peristiwa ini menilai bahwa pemblokiran rekening tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi melanggar sejumlah hak konstitusional. Mereka menyoroti tiga dimensi utama: dugaan pelanggaran ketentuan hukum acara pidana, penghambatan hak warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum, serta ancaman terhadap rasa aman masyarakat dalam menyimpan dana di lembaga perbankan.

Secara spesifik, koalisi mempertanyakan mekanisme hukum yang mendasari pemblokiran tersebut. Mereka merujuk pada Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa penyitaan atau pemblokiran aset dalam konteks perkara pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri. Tanpa izin tersebut, koalisi berargumen bahwa tindakan pembekuan tidak memiliki landasan prosedural yang sah.

Konteks ini penting karena Pasal 140 KUHAP menempatkan pemblokiran rekening sebagai tindakan yang setara dengan penyitaan—sebuah langkah koersif yang hanya dapat dilakukan dalam kerangka proses pidana yang sedang berjalan dan dengan persetujuan yudisial. Jika pemblokiran dilakukan di luar kerangka tersebut, misalnya semata-mata atas permintaan administratif tanpa dasar perkara pidana, maka posisi hukumnya menjadi problematik.

Implikasi Lebih Luas: Kepercayaan Publik dan Otoritas Regulator

Kasus ini menyentuh persoalan yang jauh melampaui satu rekening individu. Bagi jutaan nasabah di Indonesia, keyakinan bahwa dana mereka aman dari intervensi sewenang-wenang merupakan fondasi kepercayaan terhadap sistem perbankan. Ketika seorang aktivis yang secara terbuka mendampingi warga menyampaikan aspirasi mengalami pemblokiran rekening di tengah aksi, persepsi publik dapat bergeser ke arah kekhawatiran bahwa institusi keuangan rentan terhadap tekanan non-yudisial.

Himbara sebagai payung bank-bank milik negara—termasuk Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara—memiliki posisi khusus karena sebagian besar modalnya berasal dari pemerintah. Hal ini membuat standar akuntabilitas publik yang diterapkan pada bank-bank tersebut lebih tinggi dibandingkan institusi keuangan swasta. Setiap langkah operasional yang dipersepsikan sebagai intervensi politik atau administratif tanpa dasar hukum yang transparan akan memperbesar tekanan pada reputasi institusional.

PPATK sendiri memiliki mandat untuk memantau aliran transaksi keuangan guna mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, kewenangan PPATK untuk meminta informasi atau pemblokiran sementara tetap terikat pada ketentuan undang-undang dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks kasus Supriyono, pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah permintaan pemblokiran berasal dari PPATK, otoritas pajak, aparat penegak hukum, atau pihak lain—dan apakah prosedur yang ditempuh telah memenuhi seluruh persyaratan formil dan materiil.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya

Andre Rosiade menyatakan bahwa konfirmasi terhadap fakta sebenarnya masih menjadi prioritas. Komisi VI DPR, dengan kewenangannya mengawasi sektor keuangan, berpotensi memanggil pihak bank terkait maupun otoritas regulator untuk meminta penjelasan rinci mengenai dasar hukum dan prosedur yang mendasari pemblokiran tersebut. Hingga klarifikasi resmi diterbitkan, publik diimbau menunggu fakta terverifikasi sebelum membentuk kesimpulan akhir.

Bagi Supriyono dan ribuan warga Pati yang ia dampingi, persoalan ini bukan sekadar soal administratif. Ia menyangkut hak untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, dan mengakses dana pribadi secara bebas—tiga pilar demokrasi yang dijamin konstitusi. Bagaimana kasus ini ditutup akan menjadi ujian bagi komitmen institusi keuangan dan negara terhadap prinsip supremasi hukum sekaligus terhadap kebebasan sipil yang menjadi hak setiap warga negara.