Polda Kalbar kerahkan 300 anggota Brimob tangani Karhutla

Polda Kalbar Perkuat Perangkar Karhutla dengan 300 Personel Brimob Baru

Atapkitadonasi.com – Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat kini memasuki fase yang jauh lebih masif. Polda Kalimantan Barat resmi menerima tambahan 300 personel dari Brigade Mobil (Brimob) yang akan langsung diterjunkan ke lapangan bersama seluruh peralatan pemadaman. Dengan penambahan ini, total kekuatan personel kepolisian yang dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla di provinsi tersebut mencapai sekitar 2.298 orang. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Kapolri sekaligus menegaskan komitmen negara untuk hadir di garis depan ketika ancaman kebakaran mengancam kawasan-kawasan strategis.

Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, memimpin langsung seremoni penerimaan pasukan di Pontianak. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kehadiran ribuan personel di lapangan bukan sekadar formalitas, melainkan respons nyata terhadap eskalasi risiko kebakaran yang berulang setiap musim kemarau di wilayah Kalimantan.

“Hari ini kita menyaksikan kegiatan penerimaan pasukan Brimob yang我们需要 terlibat dalam Satgas Aman Nusa Dua penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat,” ujar Alberd.

Delapan Kabupaten Prioritas dan Titik Rawan Tertinggi

Penempatan pasukan tidak dilakukan secara merata. Polda Kalbar telah mengidentifikasi delapan kabupaten yang menjadi sasaran utama operasi, yakni Ketapang, Kubu Raya, Melawi, Sambas, Sanggau, Bengkayang, Mempawah, dan Kayong Utara. Di antara kedelapan wilayah itu, tiga daerah — Ketapang, Kubu Raya, dan Melawi — mendapat perhatian ekstra karena rekam jejak kerawanan karhutla yang secara konsisten lebih tinggi dibanding wilayah lain di provinsi tersebut.

Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan faktor geografis, kepadatan lahan gambut, riwayat kebakaran tahun-tahun sebelumnya, serta aksesibilitas jalur darat dan udara. Ketapang dan Melawi, misalnya, memiliki hamparan gambut yang luas dan sulit dijangkau oleh armada pemadaman konvensional, sehingga kehadiran personel tambahan menjadi krusial untuk mempercepat respons di lapangan.

Pendekatan Sosial dan Pengawasan Korporasi

Di samping kekuatan personel pemadaman, Polda juga menyiapkan delapan personel khusus yang bertugas melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Metode yang digunakan bersifat personal dan tatap muka, yakni pendekatan dari rumah ke rumah (door to door) di sejumlah titik rawan. Tujuannya memastikan warga memahami larangan membuka lahan dengan pembakaran serta mengetahui prosedur pelaporan jika melihat titik api.

Sementara itu, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di sekitar lokasi kebakaran diperketat. Alberd menegaskan bahwa korporasi yang terbukti secara sengaja membakar lahan atau memerintahkan pembakaran akan menghadapi konsekuensi hukum tanpa kompromi. Namun hingga saat ini, belum ada perusahaan yang secara formal dikenai tindakan pidana.

“Sejauh ini belum ada, tapi kita masih bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemda Kalimantan Barat. Ada beberapa perusahaan yang sudah dimintai keterangan awal,” kata Alberd.

Pemeriksaan awal tersebut bertujuan memastikan bahwa kebakaran yang terjadi di sekitar wilayah operasional perusahaan tidak melibatkan pihak korporasi, sekaligus mengumpulkan bukti apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup menjadi mekanisme utama dalam proses verifikasi ini.

Pencarian Sumber Air dan Infrastruktur Pemadaman

Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan karhutla di Kalimantan adalah keterbatasan akses air bersih di kawasan gambut yang jauh dari sumber air alami. Untuk mengatasi kendala ini, kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup guna melakukan pendeteksian lokasi pengeboran sumur berdasarkan koordinat titik-titik rawan yang telah dipetakan.

“Selain itu, kepolisian menyiapkan embung dan parit di sekitar kawasan rawan sebagai sumber air pemadaman, termasuk menggandeng perusahaan terdekat untuk membantu distribusi air,” ujar Alberd.

Embung — kolam penampungan air buatan — dan parit berfungsi sebagai cadangan air lokal yang dapat diakses cepat oleh tim pemadaman ketika titik api muncul. Keterlibatan perusahaan terdekat dalam distribusi air menjadi bentuk sinergi antara sektor publik dan swasta yang dinilai efektif mempercepat respons di lapangan.

Kerangka Regulasi dan Dampak Luas

Alberd menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa seluruh operasi penanganan karhutla harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tindakan di lapangan tidak boleh menimbulkan dampak meluas yang merugikan masyarakat sekitar, merusak lingkungan secara permanen, mengganggu aktivitas ekonomi produktif, atau memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara tetangga yang juga terdampak asap lintas batas.

Konteks ini penting mengingat kebakaran hutan di Kalimantan kerap memicu kabut asap yang melintasi perbatasan ke Malaysia dan Singapura, sehingga penanganan yang lamban atau tidak terkoordinasi dapat berimplikasi pada hubungan bilateral. Dengan hampir 2.300 personel yang kini siaga, Polda Kalbar berupaya memastikan bahwa respons tahun ini lebih cepat, lebih terstruktur, dan lebih akuntabel dibanding musim-musim sebelumnya.