Disperindag Papua Intensif Perkuat Produksi Pangan Strategis
Key Strategy – Menjaga kestabilan harga bahan pokok menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat, melalui tindakan strategis, terus berupaya memperkuat produksi komoditas pangan kunci seperti cabai, bawang, dan tomat. Fokus ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah dan memastikan ketersediaan bahan makanan yang lebih merata di seluruh wilayah provinsi.
Dalam wawancara di Jayapura, Selasa, Pelaksana Harian Kepala Disperindag Provinsi Papua, Yoniman Ronting, menjelaskan bahwa sebagian besar kebutuhan pangan warga masih berasal dari luar Papua. Hal ini, menurutnya, berpotensi menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan, terutama ketika terjadi gangguan distribusi atau kenaikan biaya logistik. “Kondisi ini menyebabkan harga bahan pangan lebih rentan terhadap perubahan,” ujarnya.
“Dengan kondisi tersebut membuat harga komoditas pangan cukup rentan terhadap gangguan distribusi maupun kenaikan biaya logistik,” katanya.
Yoniman menegaskan bahwa meski intervensi pasar menjadi langkah efektif untuk mengendalikan harga dalam jangka pendek, peningkatan produksi lokal adalah solusi jangka panjang yang lebih menguntungkan. “Upaya ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah,” tambahnya. Ia menekankan bahwa pengembangan pertanian lokal dapat memastikan pasokan yang lebih berkelanjutan, sehingga mengurangi risiko kenaikan harga yang sering terjadi akibat faktor eksternal.
Dalam mengatasi tantangan ini, Disperindag Papua tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada peningkatan efisiensi sistem logistik. Langkah strategis termasuk optimisasi distribusi antar daerah, perbaikan rantai pasok, serta pengurangan biaya transportasi yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi. “Kami berupaya meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan biaya transportasi terkendali,” jelas Yoniman.
Upaya memperkuat produksi komoditas pangan lokal juga melibatkan pemberdayaan petani. Disperindag Papua menggandeng lembaga lokal dan swasta untuk menyediakan bantuan teknis, akses permodalan, serta pelatihan pengelolaan lahan pertanian. “Dengan dukungan ini, kami harap masyarakat bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga mendorong penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.
“Namun, upaya jangka panjang yang dinilai lebih efektif adalah memperkuat produksi pangan lokal agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat ditekan,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Disperindag Papua menyadari bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci sukses. Dengan meningkatkan partisipasi petani dan komunitas lokal, produktivitas pertanian bisa bertumbuh secara signifikan. “Kami berharap program ini bisa berdampak langsung pada peningkatan ketersediaan bahan pokok, sekaligus menjaga daya beli warga,” lanjut Yoniman.
Di sisi lain, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua, Warsono, menyoroti bahwa inflasi di wilayah kerja BI tetap terkendali. Menurutnya, angka inflasi pada Mei 2026 masih berada dalam rentang sasaran nasional, yaitu 2,5 plus minus satu persen. “Kami melihat inflasi di Tanah Papua tetap terkendali karena adanya penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah,” katanya.
“Kami melihat inflasi di Tanah Papua pada Mei 2026 tetap terkendali dikarenakan adanya penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID di seluruh wilayah Papua,” katanya.
Warsono menjelaskan bahwa TPID berperan aktif dalam mengawasi dan mengendalikan pergerakan harga bahan pokok. Dengan memperkuat sistem pengendalian inflasi ini, BI Papua berharap bisa menekan tekanan harga yang mungkin muncul akibat fluktuasi pasar internasional atau kenaikan biaya logistik. “TPID tidak hanya mengawasi inflasi, tetapi juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan stabilitas harga di tengah tantangan ekonomi,” tambahnya.
Kebijakan pemerintah dalam bidang pangan juga didukung oleh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal BI. Warsono menambahkan bahwa pengaturan kebijakan tersebut membantu menyeimbangkan antara kebutuhan pasar lokal dan kestabilan harga secara nasional. “Dengan langkah konsisten, kami optimis inflasi Papua tetap terjaga meski menghadapi tekanan eksternal,” ujarnya.
Selain itu, Warsono menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar sektor dalam mencapai target inflasi. “Kerja sama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat adalah aset penting untuk memastikan kelangsungan kebijakan pengendalian inflasi,” lanjutnya. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah Papua terus mengawasi kinerja TPID di tingkat kabupaten/kota, agar semua upaya bisa berjalan sejalan dan saling mendukung.
Dengan peningkatan produksi lokal dan optimalisasi distribusi, Disperindag Papua berharap bisa menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko kenaikan harga, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. “Tujuan utama adalah menciptakan pasokan yang lebih merata dan berkelanjutan,” kata Yoniman.
Upaya penguatan ketahanan pangan ini juga selaras dengan visi pemerintah Papua dalam membangun ekonomi yang mandiri. Dengan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar, Provinsi Papua bisa mengantisipasi krisis bahan pokok di masa depan. “Kami percaya bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini akan menjadi fondasi untuk ketahanan pangan jangka panjang,” pungkas Yoniman.
