Lapas Kelas I Surabaya jadi percontohan kepesertaan PBI-JK

Lapas Kelas I Surabaya Didorong Jadi Model Kepesertaan PBI-JK Warga Binaan

Atapkitadonasi.com – Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, mulai diposisikan sebagai contoh penerapan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI-JK bagi warga binaan. Program ini diarahkan untuk memperluas perlindungan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan, terutama selama warga binaan menjalani masa pembinaan.

Langkah tersebut mendapat perhatian dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas, Adhayani Lubis, menyampaikan bahwa pola yang berjalan di Lapas Kelas I Surabaya diharapkan dapat diterapkan pula oleh lapas dan rumah tahanan lain di Jawa Timur.

“Lapas Kelas I Surabaya menjadi pilot proyek kerja sama terkait peserta PBI-JK. Kami mendorong seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur mengikuti langkah tersebut,” kata Adhayani Lubis di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat.

Akses layanan kesehatan selama pembinaan

PBI-JK merupakan kepesertaan jaminan kesehatan bagi kelompok yang iurannya dibayarkan pemerintah. Dalam konteks pemasyarakatan, kepesertaan ini penting karena warga binaan tetap memiliki kebutuhan layanan medis, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta upaya pencegahan penyakit selama berada di dalam lapas atau rutan.

Program di Lapas Kelas I Surabaya juga dikaitkan dengan akses terhadap layanan Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi warga binaan sejak dini, termasuk ketika muncul gejala yang membutuhkan tindak lanjut medis.

Hingga saat ini, sekitar 1.400 warga binaan telah tercatat sebagai peserta PBI-JK dari total kurang lebih 1.600 penghuni Lapas Kelas I Surabaya. Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar warga binaan di lembaga itu telah masuk dalam skema jaminan kesehatan.

Adhayani menyampaikan targetnya bukan hanya menjaga keberlanjutan kepesertaan di Porong, melainkan mempercepat penerapan kebijakan serupa di seluruh lapas dan rutan Jawa Timur. Dengan cakupan yang lebih luas, kebutuhan kesehatan warga binaan di berbagai satuan kerja dapat lebih mudah dipantau dan ditangani melalui jalur layanan yang tersedia.

Perlindungan kesehatan sebagai bagian dari pembinaan

Pemenuhan layanan kesehatan tidak terpisahkan dari proses pembinaan. Warga binaan membutuhkan kondisi hunian dan layanan dasar yang memadai agar dapat mengikuti kegiatan pembinaan dengan lebih baik. Kepesertaan PBI-JK diharapkan memberi kepastian akses saat seseorang memerlukan pemeriksaan maupun tindakan kesehatan.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada pencegahan dan penanganan tuberkulosis atau TBC di lapas serta rumah tahanan. Lingkungan hunian bersama membutuhkan pengawasan kesehatan yang konsisten karena risiko penularan penyakit dapat meningkat apabila pemeriksaan dan penanganan tidak dilakukan secara cepat.

Upaya pengendalian TBC yang didorong mencakup pemeriksaan kesehatan, pengobatan bagi warga binaan yang membutuhkan, serta koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit di daerah. Perbaikan kualitas makanan, kesehatan lingkungan, dan penyediaan kamar yang sehat serta tidak lembap juga menjadi bagian dari perhatian tersebut.

Aspek-aspek ini saling terkait. Makanan yang layak, kondisi ruang hunian yang lebih sehat, pemeriksaan berkala, dan akses pengobatan dapat membantu menekan risiko penyebaran penyakit di lingkungan pemasyarakatan. Kerja sama dengan fasilitas kesehatan setempat juga diperlukan ketika layanan yang dibutuhkan tidak dapat ditangani secara mandiri di dalam lapas atau rutan.

Seluruh lapas dan rutan Jatim didorong belajar dari Porong

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, telah meminta seluruh lapas dan rutan di provinsi itu melakukan studi tiru terhadap pelaksanaan program di Lapas Kelas I Surabaya. Tujuannya agar praktik yang telah berjalan dapat dipahami dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

“Kami mendorong tidak hanya Lapas Kelas I Surabaya, tetapi seluruh 33 lapas dan rutan di Jawa Timur dapat menerapkan program yang sama sehingga seluruh warga binaan dapat menjadi peserta PBI-JK,” kata Kusnali.

Dorongan terhadap 33 lapas dan rutan tersebut menegaskan bahwa program ini dipandang sebagai agenda perlindungan kesehatan yang lebih luas, bukan hanya inisiatif satu lembaga. Apabila diterapkan secara merata, warga binaan di berbagai wilayah Jawa Timur diharapkan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh jaminan layanan kesehatan.

Bagi pengelola pemasyarakatan, perluasan kepesertaan juga dapat membantu memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan tercatat dengan lebih tertib. Bagi warga binaan, keberadaan jaminan kesehatan berarti akses terhadap layanan yang dibutuhkan selama masa pembinaan menjadi lebih jelas.

Lapas Kelas I Surabaya kini menjadi titik awal yang diharapkan dapat mempercepat penerapan PBI-JK di lingkungan pemasyarakatan Jawa Timur. Bersamaan dengan penguatan pemeriksaan kesehatan dan pengendalian TBC, program tersebut diarahkan untuk menjaga agar hak atas layanan kesehatan tetap terpenuhi bagi seluruh warga binaan.