Cendekiawan NU: Moderasi beragama tak berarti moderasi agama

Menata Ulang Pemahaman Moderasi Beragama di Tengah Keberagaman Nusantara

Atapkitadonasi.com – Perdebatan tentang bagaimana masyarakat Indonesia merawat keberagaman keagamaan terus menjadi agenda penting dalam ruang publik. Di tengah meningkatnya ketegangan sosial yang kerap dipicu oleh perbedaan keyakinan, seorang cendekiawan sekaligus seniman dari Nahdlatul Ulama (NU) menyuarakan koreksi mendasar terhadap cara publik memahami istilah “moderasi beragama.” Dr Ngatawi Al Zastrouw, yang juga menjabat Direktur Kebudayaan Universitas Indonesia, menegaskan bahwa istilah tersebut sering kali disalahartikan sehingga kehilangan substansi aslinya.

Koreksi Semantik: Moderasi Beragama Bukan Moderasi Agama

Al-Zastrouw menyampaikan pandangannya dalam forum Muhasabah Kebangsaan yang mengusung tema “Dari Santri Mahasiswa Untuk Bangsa: Rekonsiliasi Kebangsaan dan Merawat Kebinekaan,” digelar di Jakarta pada hari Rabu. Dalam pemaparannya, ia menolak gagasan bahwa agama itu sendiri perlu “dimoderasi.” Baginya, setiap agama telah membawa nilai-nilai yang moderat secara inheren; yang sesungguhnya perlu ditata ulang adalah cara manusia menafsirkan dan mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam keseharian.

“Moderasi kita itu moderasi beragama bukan moderasi agama, karena agama itu sudah moderat.”

Penekanan ini membawa konsekuensi praktis yang signifikan. Jika agama dipandang sebagai objek yang perlu “diperbaiki” agar lebih moderat, maka implikasinya adalah merendahkan martabat keyakinan itu sendiri. Sebaliknya, ketika fokus diarahkan pada perilaku manusia—bagaimana seseorang berinteraksi dengan tetangga yang berbeda mazhab, berbeda denominasi, atau berbeda agama—maka moderasi menjadi instrumen sosial, bukan doktrin teologis.

Dimensi Historis Nusantara

Al-Zastrouw tidak berhenti pada tataran konseptual semata. Ia mengaitkan gagasan moderasi beragama dengan jejak panjang interaksi sosial masyarakat kepulauan Nusantara. Berabad-abad lamanya pergaulan antarumat beragama di tanah air telah membentuk karakter budaya yang ia gambarkan sebagai elastis dan fleksibel. Sifat inilah yang memungkinkan berbagai tradisi lokal, praktik keagamaan, dan ekspresi budaya hidup berdampingan tanpa harus saling meniadakan.

Dengan kerangka historis tersebut, ia mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia bukanlah anomali baru yang tiba-tiba muncul dan menuntut solusi darurat. Kebhinekaan merupakan warisan pengalaman sosial dan kebudayaan yang telah mengakar jauh sebelum negara modern terbentuk. Memandangnya sebagai “masalah baru” justru mengabaikan kedalaman akar budaya yang sesungguhnya menjadi fondasi kohesi sosial.

“NKRI ini hasil istikharah, riyadhah (ijtihad) para ulama.”

Pernyataan ini menempatkan moderasi beragama bukan sekadar kebijakan negara, melainkan buah dari proses spiritual dan intelektual panjang para pemikir Muslim Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam perspektifnya, merupakan kristalisasi dari ikhtiar keagamaan yang telah berlangsung lintas generasi.

Empat Pilar Moderasi Menurut KH Yusron Shidqi

Forum yang sama juga menghadirkan penjelasan dari KH Yusron Shidqi, pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam di Depok. Ia merinci bahwa moderasi dalam tradisi Islam klasik tercermin melalui empat prinsip: tawasuth (menempati jalan tengah), tawazun (menjaga keseimbangan), tasamuh (toleransi), dan i’tidal (keadilan dan kesetaraan posisi).

Yusron Shidqi secara khusus menggarisbawahi bahwa toleransi tidak boleh direduksi menjadi sikap pasif—hanya saling membiarkan tanpa interaksi. Dalam pandangannya, tasamuh menuntut tindakan proaktif: membangun kerja sama, membuka ruang dialog, dan menciptakan mekanisme bersama yang memungkinkan perbedaan tetap hidup tanpa menjadi sumber konflik.

“Merawat kebinekaan itu tidak hanya membiarkan atau masing-masing, tetapi menghidupkan kalimatun sawa’ (kata sepakat).”

Konsep kalimatun sawa’—kalimat sepakat—menjadi kunci dalam argumennya. Keberagaman tidak dirawat dengan membiarkan setiap kelompok mengurung diri dalam enklavanya masing-masing, melainkan dengan secara aktif merumuskan titik-titik temu yang memungkinkan kehidupan bersama berjalan. Titik temu ini bukan berarti menyeragamkan keyakinan, melainkan menemukan ruang kolaborasi dalam urusan-urusan duniawi: pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan ketertiban sosial.

Implikasi bagi Kehidupan Publik

Kedua perspektif yang disampaikan dalam forum tersebut bersama-sama menggeser narasi moderasi dari ranah abstrak menuju praktik konkret. Bagi masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan kelompok etnis dan berbagai tradisi keagamaan, pemahaman yang keliru tentang moderasi beragama berisiko menghasilkan dua ekstrem: satu sisi, sikap permisif yang mengabaikan konflik; sisi lain, upaya “memperbaiki” agama orang lain yang justru memicu resistensi. Koreksi semantik yang ditawarkan Al-Zastrouw dan Yusron Shidqi berupaya menghindari kedua jebakan tersebut dengan menempatkan moderasi sebagai keterampilan sosial—cara manusia mengelola perbedaan tanpa mengorbankan integritas keyakinan masing-masing.

Di era ketika polarisasi politik kerap memanfaatkan sentimen keagamaan, penegasan bahwa agama sudah moderat dan yang perlu ditata adalah perilaku manusia menjadi pengingat penting. Ia menggeser beban tanggung jawab dari doktrin menuju praktik, dari teologi menuju etika sosial. Dalam konteks Indonesia yang terus berhadapan dengan tantangan kohesi nasional, pergeseran perspektif semacam ini bukan sekadar wacana akademis, melainkan prasyarat bagi keberlangsungan hidup bersama yang damai.