Peneliti: Keyakinan terhadap Imam Mahdi Tidak Buat Santri Jadi Radikal
New Policy – Semarang – Seorang peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Ahmad Muthohar, menunjukkan bahwa keyakinan pada Imam Mahdi tidak menyebabkan santri menjadi radikal, justru memperkuat prinsip moderasi beragama. Dalam wawancara di Semarang, Rabu, ia menjelaskan bahwa narasi Islam transnasional seringkali memanfaatkan doktrin Imam Mahdi untuk menggerakkan massa guna merekonstruksi sistem khilafah.
Penelitian tentang Paradoks Mahdiisme dan Politik Santri
Penelitian ini, yang menjadi disertasi doktoral dengan judul “Relasi Paradoksal antara Mahdiisme dan Gerakan Anti Khilafah: Studi atas Perilaku Politik Santri,” mengungkap realitas berbeda di Indonesia, terutama dalam komunitas santri. Menurut Muthohar, terdapat paradoks yang produktif: meski santri tetap meyakini eskatologi Imam Mahdi sebagai kerangka etis, mereka justru menjadi garda terdepan dalam menolak gerakan khilafah kontemporer.
“Keyakinan pada Imam Mahdi di pesantren dialihkan menjadi energi untuk kesalehan personal dan perbaikan etika sosial, bukan tuntutan politik institusional,” ujarnya.
Dalam pendekatan kualitatif dan analisis teologi kritis, studi ini menemukan bahwa pemaknaan doktrin yang beragam menghasilkan perilaku politik yang tetap bersifat moderat dan menghargai ruang publik. Muthohar menekankan bahwa santri cenderung menjadikan keyakinan terhadap Imam Mahdi sebagai landasan moral, bukan sebagai alat untuk memperkuat sistem politik tertentu.
Moderasi Beragama dalam Keyakinan Santri
Penelitian ini membuktikan bahwa Mahdiisme di kalangan santri tidak menjadi motor radikalisasi. Sebaliknya, keyakinan tersebut berperan sebagai penguat komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap kebhinekaan, serta pengukuhan legitimasi terhadap Pancasila dan NKRI. Menurut Muthohar, sistem khilafah dianggap sebagai produk sejarah, bukan keharusan teologis yang harus direplikasi dalam negara bangsa modern.
“Semakin kritis pemahaman santri terhadap teks, semakin kuat penolakan mereka terhadap khilafah,” tambahnya.
Konsep paradoks produktif Mahdiisme, yang menjadi sumbangsih intelektual utama dari disertasi ini, menjelaskan bagaimana keyakinan pada masa depan atau akhir zaman bisa dikelola menjadi perilaku politik konstruktif di masa kini. Ia mencontohkan bahwa santri menggunakan doktrin Mahdiisme untuk mengembangkan etika sosial dan menghindari konflik antar kelompok.
Perspektif Baru untuk Kebijakan dan Akademisi
Muthohar berharap kajian ini bisa memberikan pandangan baru bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami hubungan antara teologi dan politik di Indonesia. Ia menekankan bahwa analisis harus lebih kontekstual dan tidak reduksionistik, mengingat kompleksitas pemikiran santri dalam konteks kehidupan modern.
Dalam studi ini, Muthohar menggambarkan bahwa santri tidak hanya terpaku pada harapan akan datangnya Imam Mahdi, tetapi juga aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Keyakinan tersebut dianggap sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme.
Kontribusi ke Penelitian Islam
Dengan sukses meraih gelar doktor dalam bidang studi Islam, Muthohar menjadi doktor ke-407 dari UIN Walisongo Semarang. Pencapaian ini menunjukkan komitmen ilmiahnya dalam menggali hubungan antara agama dan politik. Ia menyatakan bahwa disertasi ini bukan hanya mengisi celah teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemahaman masyarakat tentang peran santri dalam era kini.
Menurut Muthohar, santri seringkali dianggap sebagai individu yang konservatif, namun penelitian ini membantah anggapan itu. “Santri di Indonesia memiliki kecenderungan untuk memadukan keyakinan agama dengan aspirasi politik yang inklusif,” katanya. Ia menambahkan bahwa ini terjadi karena santri memahami Mahdiisme sebagai bagian dari tradisi Islam yang dinamis, bukan sebagai alat untuk menekan paham-paham lain.
Kebhinnekaan dan Legitimasi Nasional
Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa santri mampu menjaga kebhinekaan sambil tetap menjunjung nilai-nilai keagamaan. Muthohar menjelaskan bahwa mereka menghargai keragaman dalam masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi terhadap institusi negara seperti Pancasila dan NKRI. “Keyakinan pada Imam Mahdi tidak bertentangan dengan konsep kebangsaan, justru memperkaya pemahaman tentang kesatuan dalam keragaman,” tegasnya.
Sebagai peneliti, Muthohar juga menyoroti pentingnya pendekatan kritis dalam membaca teks-teks agama. Ia menyatakan bahwa santri yang memahami konteks sejarah dan sosial dari doktrin Mahdiisme cenderung lebih mampu menghindari radikalisme. “Dengan mempertimbangkan kritik terhadap teks, santri bisa membedakan antara esensi agama dan interpretasi yang berlebihan,” imbuhnya.
Implikasi untuk Kebijakan Publik
Penelitian ini memberikan sinyal penting bagi para pembuat kebijakan, bahwa keyakinan pada Imam Mahdi tidak memicu konflik politik jika dikelola secara tepat. Muthohar menyarankan bahwa pemerintah perlu lebih memahami dinamika pemikiran santri, agar tidak menganggap mereka sebagai ancaman bagi kestabilan nasional.
Menurutnya, pendekatan yang lebih inklusif terhadap keyakinan agama akan meminimalkan polarisasi. “Dengan mengakui peran Mahdiisme dalam membentuk sikap moderat santri, kita bisa membangun dialog yang lebih produktif antara agama dan politik,” katanya. Ia menambahkan bahwa hasil studinya juga menunjukkan bahwa teologi bisa menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.
Secara keseluruhan, penelitian Muthohar menunjukkan bahwa keyakinan terhadap Imam Mahdi di Indonesia tidak memperkuat radikalisme, melainkan menjadikan santri sebagai pilar moderasi. Dengan memahami paradoks ini, masyarakat bisa mengapresiasi peran agama dalam memperkaya perspektif politik tanpa mengabaikan keberagaman budaya dan ideologi.
