Pimpinan DPR RI serukan koordinasi guna percepatan tangani gempa NTT

Gempa NTT: DPR Desak Sinergi Lintas Lembaga agar Pemulihan Warga Tak Tertunda

Atapkitadonasi.com – Guncangan gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggalkan luka yang jauh melampaui retakan pada bangunan. Ratusan fasilitas publik, mulai dari puskesmas hingga sekolah, mengalami kerusakan atau gangguan fungsi, sementara ribuan warga terdampak membutuhkan akses cepat terhadap pangan, layanan medis, dan tempat tinggal sementara. Di tengah kompleksitas situasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa satu-satunya jalan mempercepat pemulihan adalah koordinasi yang solid dan tanpa hambatan antar seluruh pemangku kepentingan.

Skala Kerusakan yang Membayangi Pemulihan

Data lapangan menunjukkan dampak gempa tidak terbatas pada rumah-rumah warga. Sebanyak 22 fasilitas pendidikan dilaporkan rusak, sementara 88 unit lainnya turut terdampak oleh guncangan. Angka ini berarti ribuan siswa di berbagai tingkat pendidikan kehilangan ruang belajar yang layak dalam waktu dekat. Di sektor kesehatan, dampaknya jauh lebih masif: total 211 fasilitas kesehatan terdampak, mencakup 21 rumah sakit dan 190 puskesmas. Bagi masyarakat NTT yang secara geografis terpencil dan memiliki keterbatasan infrastruktur, hilangnya fungsi bahkan sebagian kecil dari fasilitas kesehatan dapat berimplikasi langsung pada akses layanan dasar, terutama bagi ibu hamil, balita, dan lansia.

Kondisi ini membuat setiap jam keterlambatan dalam distribusi bantuan atau perbaikan infrastruktur menjadi berisiko. NTT, sebagai wilayah kepulauan di ujung timur Indonesia, menghadapi tantangan logistik yang tidak dimiliki daerah lain. Jarak antar pulau, keterbatasan jalur darat, dan cuaca yang tidak menentu kerap memperlambat pengiriman material konstruksi maupun tenaga medis. Dalam konteks itulah, sinergi antar lembaga bukan sekadar pilihan administratif, melainkan prasyarat keselamatan.

Pesan Koordinasi dari Puncak Legislasi

Sari Yuliati menyampaikan pesan tegas bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial (Kemensos), dan seluruh pihak terkait harus bergerak dalam satu irama yang terpadu. Pernyataan tersebut ia utarakan di Jakarta pada Selasa, menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat terdampak tidak boleh menunggu birokrasi berjalan lambat.

“Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, dan seluruh pihak terkait, harus berjalan optimal agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.”

Pesan ini bukan sekadar retorika politik. Ia merujuk pada realitas bahwa penanganan bencana di wilayah kepulauan seperti NTT melibatkan banyak aktor dengan mandat berbeda: pemerintah provinsi dan kabupaten mengatur tata ruang dan izin, BNPB mengorkestrasi tanggap darurat, Kemensos menyalurkan bantuan sosial, sementara TNI dan Polri kerap menjadi tulang punggung distribusi logistik. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, tumpang-tindih kewenangan atau kekosongan tanggung jawab dapat terjadi, dan yang menanggung akibatnya adalah warga yang sudah kehilangan tempat tinggal.

Inspeksi Langsung Satgas Galapana di Lokasi Terdampak

Sebelum menyampaikan pernyataan tersebut, Sari bersama anggota Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI telah melakukan peninjauan langsung ke titik-titik yang terdampak gempa di NTT. Dalam kunjungan itu, rombongan parlemen mengamati secara firsthand kondisi kehidupan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan properti. Mereka juga mendengarkan paparan dari pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai langkah-langkah tanggap darurat yang sudah dilaksanakan sejak gempa terjadi.

Langkah inspeksi ini penting karena memberikan parlemen data primer, bukan sekadar laporan tertulis. Dengan melihat langsung kondisi lapangan, anggota DPR dapat menilai apakah respons darurat yang berjalan sudah proporsional dengan skala kerusakan, atau justru masih ada celah yang perlu segera ditutup.

Tuntutan Kepastian Penanganan Korban

Berdasarkan hasil peninjauan, DPR RI menyampaikan permintaan agar penanganan korban gempa mendapat kepastian dalam beberapa aspek krusial. Pertama, dukungan logistik untuk memastikan suplai pangan, air bersih, dan material darurat tiba tepat waktu. Kedua, layanan kesehatan yang memadai, mengingat ratusan fasilitas medis telah terganggu fungsinya. Ketiga, penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya tidak layak huni. Keempat, penyaluran bantuan sosial yang menjadi mandat BNPB dan Kementerian Sosial.

Empat pilar tersebut saling berkaitan. Tanpa logistik, bantuan sosial tidak sampai. Tanpa hunian sementara, warga tidak memiliki titik kumpul untuk mengakses layanan kesehatan. Tanpa layanan kesehatan yang berfungsi, risiko penyakit pascagempa meningkat. Oleh karena itu, DPR menekankan bahwa keempat elemen ini harus berjalan simultan, bukan berurutan.

Komitmen Pengawalan Jangka Panjang

Sari menegaskan bahwa komitmen DPR RI tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Parlemen berkomitmen mengawal seluruh proses penanganan dan rehabilitasi pascabencana hingga masyarakat terdampak benar-benar pulih dan mampu kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman serta normal. Artinya, pengawasan akan berlanjut dari fase darurat, melalui transisi pemulihan, hingga rekonstruksi permanen.

Bagi warga NTT, janji pengawalan ini membawa harapan bahwa pemulihan tidak akan ditinggalkan di tengah jalan. Namun harapan itu hanya menjadi kenyataan jika koordinasi yang diserukan benar-benar dioperasionalkan: data korban terverifikasi, anggaran tersalurkan tanpa hambatan birokrasi, material konstruksi tiba di lokasi, dan tenaga teknis tersedia untuk membangun kembali sekolah serta puskesmas yang rusak. Dalam konteks NTT, di mana setiap keterlambatan berlipatganda akibat faktor geografis, kecepatan dan ketepatan koordinasi menjadi penentu apakah pemulihan berjalan dalam hitungan minggu atau terjerembab dalam hitungan bulan.