Sudinsos Jakbar Terus Aktif dalam Penanganan PMKS
New Policy – Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Jakarta Barat menjadi fokus utama Suku Dinas Sosial (Sudinsos) setiap bulan. Dalam periode Januari hingga Juni 2026, jumlah individu yang teridentifikasi sebagai PMKS mencapai 929 orang. Data ini diperoleh melalui upaya rutin Sudinsos yang bekerja sama dengan Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) dalam menjaring warga yang membutuhkan bantuan sosial. Kepala Sudinsos Jakarta Barat, Fajar Laksono, menjelaskan bahwa angka tersebut diperoleh dari survei dan pengecekan di beberapa titik rawan di kawasan tersebut.
Rincian Jumlah PMKS Per Bulan
Dalam laporan Fajar Laksono, angka PMKS yang tercatat setiap bulan menunjukkan variasi yang signifikan. Pada Januari, terdapat 143 orang yang dijaring, sedangkan Februari mengalami peningkatan dengan 203 PMKS. Maret menyusul dengan 139 orang, April mencatat 168, Mei sebanyak 160, dan Juni sekitar 116 orang. Menurut Fajar, jumlah ini mencerminkan dinamika kondisi sosial di wilayah Jakbar, dengan fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan lingkungan.
“Pada Januari 143 orang, Februari 203, Maret 139 orang, April 168 orang, Mei 160 orang, dan Juni 116 orang. Total PMKS yang dijaring petugas itu ada 929 orang,” ujar Fajar Laksono saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Menurut Fajar, perbedaan jumlah tersebut terjadi karena adanya variasi dalam intensitas operasi dan tingkat keterlibatan masyarakat. “Beberapa bulan mengalami peningkatan akibat kondisi cuaca, seperti hujan deras atau panas ekstrem, yang memengaruhi mobilitas dan kebutuhan warga,” tambahnya. Ia menekankan bahwa penjaringan PMKS tidak hanya dilakukan secara rutin tetapi juga responsif terhadap situasi darurat atau permintaan langsung dari masyarakat.
Kategori Terbanyak dan Proses Pengelompokan
Dari total 929 PMKS yang teridentifikasi, kategori gelandangan menjadi yang paling dominan dengan 240 orang. Diikuti oleh psikotik sebanyak 184, serta pengatur lalu lintas liar (Pak Ogah) sejumlah 135. Fajar menjelaskan bahwa klasifikasi ini dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh petugas P3S. “Gelandangan tercatat sebagai kelompok yang paling banyak karena aktivitas mereka berdekatan dengan area umum dan transportasi,” katanya.
Kelompok psikotik menunjukkan peningkatan 20 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan Pak Ogah mengalami penurunan dari jumlah awal. Fajar menyoroti bahwa setiap kategori memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda. Untuk gelandangan, fokus utama adalah penjaminan akses ke makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Sementara itu, PMKS yang tergolong psikotik membutuhkan pendampingan psikologis serta pendidikan keterampilan dasar untuk memperkuat kemandirian mereka.
Pak Ogah, yang biasanya beroperasi di sekitar jalan raya, termasuk dalam PMKS karena mengalami kebutuhan penghidupan ekstra dan ketergantungan pada penggunaan kendaraan umum. Fajar menuturkan, “PMKS yang berasal dari luar Jakarta akan dipulangkan ke daerah asal setelah mendapatkan bantuan dasar, sementara yang tidak memiliki keluarga akan direkomendasikan ke panti pembinaan lanjutan.”
Titik Rawan Penjaringan PMKS
Menurut Fajar, wilayah Jakarta Barat memiliki sejumlah titik rawan yang sering menjadi tempat berkumpulnya PMKS. Beberapa lokasi utama yang ditargetkan dalam operasi penjaringan meliputi Terminal Kalideres, serta flyover Cengkareng, Slipi, Tomang, Grogol, Jembatan Dua, dan sekitar kawasan Kota Tua. “Kawasan tersebut kerap menjadi tempat terdampak perubahan cuaca, kesulitan ekonomi, atau kebutuhan akses ke transportasi yang lebih mudah,” kata Fajar.
Terminal Kalideres, misalnya, menjadi titik kritis karena banyak pengguna jasa transportasi umum yang membutuhkan tempat istirahat atau bantuan darurat. Sementara itu, flyover Cengkareng dan Slipi dianggap sebagai lokasi rawan karena adanya kepadatan lalu lintas yang membuat warga kesulitan memperoleh layanan bantuan. Flyover Tomang, Grogol, dan Jembatan Dua juga sering dijadikan tempat PMKS berkumpul, terutama saat jam sibuk atau musim hujan.
Fajar menambahkan bahwa selain titik-titik tersebut, operasi juga dilakukan di daerah-daerah yang berpotensi menjadi sumber PMKS, seperti pasar tradisional, tempat hiburan, dan kawasan industri. ” Kami memantau secara berkala untuk memastikan tidak ada PMKS yang terlewat atau mengalami keterlambatan penanganan,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa penjaringan dilakukan dengan cara menyambangi langsung warga yang terlihat berada dalam kondisi kritis.
