Pentingnya Konstruksi Jihad Pendidikan
Latest Program – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei, masyarakat kembali diminta untuk meninjau kembali kondisi dunia pendidikan yang masih menghadapi berbagai tantangan. Di tengah perubahan sosial yang pesat, peran pendidik—baik guru maupun dosen—semakin kompleks. Mereka tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pilar moral yang menjaga nilai-nilai kebaikan. Namun, tugas ini terkadang dihadapkan pada konflik antara idealisme dan kenyataan, terutama ketika risiko hukum atau gangguan proses belajar mengajar muncul.
Pendekatan Baru dalam Perlindungan Pendidik
Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Mendikdasmen pada awal tahun 2026 memberikan harapan bagi pendidik. Dua peraturan penting—Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026 dan Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026—dirancang untuk menangani isu kekerasan dalam dunia pendidikan secara lebih holistik. Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026, yang mulai berlaku sejak Januari 2026, bertujuan memperkuat perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan kerja bagi para pendidik. Hal ini berlaku seiring dengan peningkatan laporan dari orang tua kepada pendidik atas dugaan tindakan kasar, meski dalam praktiknya, banyak dari kejadian tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan.
Kebijakan ini menegaskan bahwa pendidik tidak boleh langsung dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah menjadi fondasi penting dalam perlindungan tersebut. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan hingga proses pengadilan. Kebijakan ini juga mencabut Permendikbud No. 10 Tahun 2017, yang sebelumnya dinilai kurang memadai dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.
Landasan Hukum untuk Lingkungan Sekolah Aman
Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026, yang diresmikan pada Januari 2026, menjadi landasan utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan bebas dari kekerasan dan ramah anak. Kebijakan ini menekankan perlindungan menyeluruh bagi seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Pelaku kekerasan fisik, sosiokultural, hingga kejahatan siber di sekolah dan di luar sekolah akan menjadi fokus penanganan.
Regulasi ini mencakup upaya untuk mengatur lingkungan belajar, kegiatan ekstra-kurikuler, serta ruang digital atau media daring. Tujuannya adalah memastikan peserta didik mendapat perlindungan fisik, kesehatan psikologis, serta hak spiritualnya. Di sisi lain, kebijakan ini juga memperkuat prinsip-prinsip seperti humanis, partisipatif, inklusif, dan nondiskriminatif, yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Perkembangan dan Tantangan dalam Sistem Pendidikan
Selama ini, kekerasan dalam dunia pendidikan sering kali dipandang sebagai hal yang wajar, baik oleh peserta didik maupun orang tua. Dalam kasus tertentu, tindakan yang dianggap sebagai cara mengajarkan disiplin justru dikritik sebagai bentuk perlakuan tidak adil. Kebijakan baru ini bertujuan menyeimbangkan antara hak pendidik dan hak peserta didik, sehingga semua pihak dapat terlindungi secara proporsional.
Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026 memberikan perlindungan hukum terhadap pendidik dari ancaman, diskriminasi, serta tindakan intimidasi oleh peserta didik atau pihak luar. Pada tahap penyidikan, pendidik bisa mendapatkan bantuan hukum yang lebih efektif, baik dari daerah maupun organisasi profesi. Dengan adanya mekanisme ini, harapan muncul bahwa proses hukum akan lebih adil dan transparan.
Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026, di sisi lain, fokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Ini mencakup penekanan pada aspek kesehatan digital, yaitu perlindungan terhadap ancaman dari internet atau media sosial. Dalam era digital, peserta didik bisa terpapar berbagai bentuk kekerasan, seperti cyberbullying atau penyebaran informasi yang memicu rasa tidak nyaman. Kebijakan ini bertujuan menjamin bahwa kehidupan di lingkungan belajar tetap harmonis dan berimbang.
Implikasi Kebijakan untuk Masa Depan Pendidikan
Kehadiran dua peraturan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk menjaga keseimbangan antara pendidikan dan perlindungan. Pendidik tidak hanya diharapkan menjadi penguasa ilmu, tetapi juga pelindung moral dan psikologis peserta didik. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat, mereka bisa bekerja tanpa takut dihukum karena tindakan yang sebenarnya dianggap sebagai bentuk pembimbingan.
Berikut ini beberapa poin utama dari Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026: 1. **Perlindungan Hukum yang Komprehensif** – Guru dan tenaga kependidikan dapat melaporkan tindakan kekerasan, ancaman, atau diskriminasi yang dialami selama menjalankan tugas. 2. **Pendampingan Hukum Berkelanjutan** – Pendidik berhak mendapatkan bantuan hukum dari awal penyelidikan hingga proses pengadilan, sehingga tidak ada kesenjangan dalam perlindungan. 3. **Asas Praduga Tak Bersalah** – Pendidik tidak dapat dianggap bersalah tanpa bukti yang jelas, yang mengurangi risiko penegakan hukum yang terburu-buru.
Kebijakan ini juga mendorong daerah dan organisasi profesi untuk menyusun satuan tugas khusus yang bertugas menjamin eksekusi hukum dan advokasi bagi pendidik. Kehadiran satuan tugas ini diharapkan memperkuat koordinasi antara pihak pemerintah, sekolah, dan masyarakat.
Kepentingan Sosial dan Kebutuhan Masa Kini
Perubahan kebijakan ini tidak hanya mengakui kenyataan bahwa pendidikan harus menghadapi tantangan baru, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat akan perlindungan yang lebih baik. Dalam kondisi di mana kekerasan bisa terjadi kapan saja—baik secara fisik maupun emosional—sistem pendidikan perlu memperkuat mekanisme perlindungan. Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026 dan No. 6 Tahun 2026 menjadi jawaban atas dinamika sosial yang terus berkembang, termasuk peningkatan penggunaan media digital dalam pendidikan.
Penggunaan media daring, misalnya, memungkinkan peserta didik belajar di mana pun dan kapan pun, tetapi juga membawa risiko kekerasan online. Dengan adanya regulasi yang menekankan aspek keadaban digital dan perlindungan psikologis, peserta didik bisa merasa lebih nyaman dalam berinteraksi di lingkungan belajar. Di sisi pendidik, mereka juga diharapkan bisa fokus pada tugas utama, yaitu membagikan pengetahuan dan nilai-nilai moral.
Dalam konteks ini, pentingnya konstruksi jihad pendidikan semakin terasa. Jihad pend
