Pertemuan Strategis antara BNN dan LPSK untuk Perkuat Sinergi Layanan Publik
New Policy – Jakarta, Selasa (28/4) — Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia melangsungkan pertemuan penting bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta. Acara ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan layanan di lingkungan kedua lembaga. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk membagikan pengalaman dan strategi, serta mencari solusi kolaboratif untuk tantangan yang dihadapi.
Kinerja BNN dalam Reformasi Birokrasi
Menurut Dicky Kusumawardhana, Pelaksana Tugas Inspektur Utama BNN, pencapaian lembaga tersebut dalam reformasi birokrasi tidak terlepas dari peran kepemimpinan yang strategis dan komitmen solid dalam pengorganisasian tugas. “Dukungan dari pimpinan serta sinergi antar unit kerja sangat membantu dalam mencapai hasil yang optimal,” jelas Dicky dalam pertemuan tersebut. Ia menambahkan bahwa penguatan kesadaran bersama mengenai pentingnya pelayanan publik juga menjadi faktor kunci untuk mendorong kemajuan kinerja.
“Selain itu, pembangunan pemahaman bersama mengenai pentingnya pelayanan publik juga menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kinerja,” ujar Dicky dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Dalam acara ini, BNN juga memaparkan hasil reformasi birokrasi yang berhasil dicapai. Indeks reformasi birokrasi pada tahun 2024 mencapai 82,47, lalu naik menjadi 84,37 pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dan mencatatkan pencapaian tertinggi sejak tahun 2016. Dicky menjelaskan bahwa BNN terus berupaya meningkatkan efisiensi proses, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
Persiapan LPSK untuk Evaluasi 2026
Di sisi lain, perwakilan LPSK, Enteng Mundiati, menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan studi tiru guna mempersiapkan penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI pada 2026. “LPSK masih dalam tahap penelitian mekanisme penilaian, sehingga kami ingin mempelajari strategi yang berhasil diterapkan oleh BNN,” kata Enteng. Ia menegaskan bahwa BNN menjadi referensi penting karena telah meraih hasil yang memuaskan dalam evaluasi sebelumnya.
“Kami berharap dapat memperoleh pembelajaran dan pendalaman terkait mekanisme penilaian Ombudsman RI, serta strategi yang dilakukan BNN dalam mempersiapkan pelayanan publik yang berkualitas,” ucap Enteng pada kesempatan yang sama.
Enteng juga mengungkapkan bahwa LPSK ingin meniru pendekatan BNN dalam meningkatkan kualitas layanan. “Kami berharap bisa mengikuti jejak BNN untuk meraih predikat terbaik dalam evaluasi pelayanan publik,” lanjutnya. Selain itu, lembaga tersebut menyatakan keinginan untuk mempererat kerja sama dengan BNN, baik secara langsung maupun melalui pertukaran pengalaman dan sumber daya.
Langkah Nyata untuk Pelayanan Publik Lebih Baik
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal dari kolaborasi yang lebih intensif, yang akan mendukung upaya meningkatkan responsivitas layanan publik terhadap kebutuhan masyarakat. Dicky menjelaskan bahwa sinergi antarlembaga bisa mempercepat proses pengambilan keputusan dan memastikan kebijakan yang lebih berdampak. “Kerja sama ini tidak hanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk menciptakan standar baru dalam penyelenggaraan pelayanan,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BNN menyebutkan beberapa indikator kinerja yang sudah mencapai predikat sangat baik. Ini mencakup tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta survei kepuasan yang menunjukkan peningkatan signifikan. Dicky menegaskan bahwa capaian ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi bagian dari proses berkelanjutan untuk terus memperbaiki mutu layanan.
Tantangan dan Prospek Ke Depan
Sebelumnya, BNN dan LPSK sudah membangun hubungan kerja yang kuat, tetapi Dicky menyatakan bahwa kolaborasi ini perlu ditingkatkan lagi. “Ada potensi untuk menciptakan inovasi baru yang bisa diterapkan secara bersama,” katanya. Ia juga menyoroti pentingnya mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam era digital yang semakin berkembang.
Enteng menambahkan bahwa LPSK akan terus mengikuti perkembangan BNN, terutama dalam mengoptimalkan pelayanan. “Kami berharap sinergi ini bisa berlanjut dan menjadi fondasi untuk peningkatan kapasitas kedua lembaga,” ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga sepakat untuk mengadakan pertemuan rutin guna mengkoordinasikan upaya penguatan layanan publik di masa depan.
Kegiatan ini menegaskan bahwa sinergi antarlembaga adalah kunci dalam menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan transparan. Dengan membagikan pengalaman dan pengetahuan, BNN dan LPSK berharap dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan. Selain itu, mereka juga ingin mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau dan menilai kinerja lembaga pemerintah.
Dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi dan keberhasilan dalam mencapai predikat sangat baik pada beberapa indikator, BNN dan LPSK menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan layanan publik sebagai prioritas utama. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat fondasi kerja sama, sekaligus menyiapkan strategi yang lebih matang menghadapi tantangan masa depan.
Sementara itu, Ombudsman RI telah mengumumkan rencana evaluasi pelayanan publik tahun 2026. LPSK menilai bahwa peluang ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem yang ada. “Kami yakin dengan sinergi BNN, kami bisa menghadapi evaluasi tersebut dengan lebih baik,” pungkas Enteng. Hasil pertemuan ini diharapkan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih produktif dan terpadu, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang terlibat.
