BPS: Sensus Ekonomi 2026 Petakan Perubahan Aktivitas Ekonomi
Key Strategy – Banjarbaru, Kalimantan Selatan—Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi alat untuk memetakan dinamika perubahan dalam aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Nusantara. Pergeseran ini disebut sebagai dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam era transformasi digital yang pesat. Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan, dalam acara pencanangan sensus tersebut, menekankan bahwa teknologi modern telah mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk sektor perdagangan, transportasi, pendidikan, hingga sistem pembayaran.
Pergeseran Model Usaha dan Transaksi
Dadang menambahkan bahwa perubahan ini menciptakan model usaha serta pola transaksi baru yang perlu diukur secara menyeluruh. “Pergeseran ini menghasilkan pola ekonomi yang lebih kompleks, sehingga data yang akurat menjadi kunci untuk memahami kondisi ekonomi terkini,” jelasnya dalam pembicaraan di Banjarbaru, Rabu. Menurutnya, sektor usaha yang sebelumnya bergantung pada metode konvensional kini semakin bertransformasi melalui platform digital. Contohnya, bisnis jual beli barang dan jasa semakin banyak dilakukan melalui marketplace, layanan daring, atau sistem pembayaran berbasis QRIS.
“Perubahan yang terjadi dengan cepat ini menjadi tantangan sekaligus alasan utama BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Dadang. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang berkembang di ekosistem digital—seperti investasi emas digital—sering kali tidak mudah teridentifikasi melalui pendekatan tradisional.
Tujuan dan Metode Pendataan
Pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan secara langsung, termasuk metode door-to-door untuk memastikan semua pelaku usaha, baik yang berbasis fisik maupun digital, tercatat secara lengkap. Dadang menyatakan bahwa metode ini dirancang untuk menjangkau segala bentuk aktivitas ekonomi, terlepas dari cara transaksinya. “Data yang diperoleh akan menjadi acuan penting dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang relevan dengan tuntutan zaman,” tambahnya.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperbarui gambaran tentang struktur ekonomi Indonesia, yang sebelumnya masih didominasi oleh sistem tradisional. Dengan memasukkan data dari sektor digital, BPS berupaya menggambarkan keberagaman pelaku usaha yang muncul akibat kemajuan teknologi. Dadang menegaskan bahwa perubahan ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari segi teknologi maupun partisipasi masyarakat.
Kolaborasi untuk Kesuksesan Sensus
Dadang mengingatkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi membutuhkan kerja sama aktif dari berbagai pihak. “Kolaborasi antar lembaga dan masyarakat adalah kunci agar pendataan berjalan optimal,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus berperan dalam menyediakan infrastruktur dan koordinasi, sementara pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang valid. Asosiasi dan media juga diberikan peran strategis dalam memperluas kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi.
Pendekatan kolaboratif ini bertujuan memastikan data yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga representatif. Dadang menyoroti bahwa pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi digital—seperti platform e-commerce atau layanan keuangan digital—perlu diintegrasikan ke dalam kerangka sensus. “Tanpa peran semua pihak, keseluruhan data mungkin tidak mencakup perubahan ekonomi yang nyata,” lanjutnya.
Manfaat Sensus Ekonomi 2026
Dadang berharap sensus ini mampu menghasilkan wawasan yang mendalam untuk pengambilan keputusan pemerintah di tingkat nasional dan daerah. “Data lengkap akan menjadi bahan baku untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 adalah amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan menjadi sensus ekonomi kelima yang diadakan BPS.
Kegiatan sensus ini juga dirancang untuk memberikan gambaran jelas tentang pertumbuhan sektor usaha yang muncul akibat adopsi teknologi. Dadang menyoroti bahwa transformasi digital telah mengubah cara beroperasi bisnis, baik dalam skala kecil maupun besar. Misalnya, transaksi yang sebelumnya membutuhkan pertemuan fisik kini bisa dilakukan secara virtual, sehingga memerlukan pendekatan data yang lebih modern.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Media
Dadang mengapresiasi peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah melakukan upaya promosi melalui berbagai sarana, seperti surat edaran, videotron, dan baliho. “Dukungan ini mempercepat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendataan,” katanya. Ia menegaskan bahwa media juga menjadi mitra penting dalam menyebarkan informasi mengenai sensus ini.
Dadang menyatakan bahwa kesuksesan sensus bergantung pada partisipasi kolektif. “Ketika seluruh pemangku kepentingan aktif, kualitas data akan meningkat secara signifikan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa data akurat dari sensus ini akan menjadi fondasi dalam menentukan arah pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan usaha di masa depan.
Peran Teknologi dalam Mempengaruhi Ekonomi
Menurut Dadang, teknologi digital telah membuka peluang baru bagi kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk inovasi produk maupun cara bertransaksi. “Platform seperti marketplace dan QRIS memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga mengubah struktur ekonomi secara mendasar,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan bisnis digital berdampak pada distribusi pendapatan, keterlibatan masyarakat, dan ketergantungan pada infrastruktur teknologi.
Dadang juga mengingatkan bahwa perubahan ini bisa menyebabkan ketimpangan jika tidak dikelola dengan baik. “Sensus Ekonomi 2026 bertujuan mengidentifikasi pergeseran tersebut agar kebijakan pembangunan bisa meratakan akses dan manfaat,” jelasnya. Dengan memetakan sektor usaha digital, BPS berharap bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang peluang dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi ekonomi.
Target dan Harapan
Dadang menyatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup lebih dari 20 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia, termasuk yang baru muncul akibat perubahan digital. “Target ini menuntut kesiapan dari semua pihak untuk mendukung proses pendataan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa data yang dihasilkan akan digunakan untuk kebijakan pembangunan jangka panjang, seperti pengembangan sektor UMKM, penguatan ekonomi digital, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Dadang berhar
