Yusril buka peluang penggunaan kuasa hukum pemilik merek asing di RI

Yusril Buka Wacana Representasi Hukum Merek Asing Tanpa Kewajiban Pendirian Anak Perusahaan

Atapkitadonasi.com – Isu perlindungan kekayaan intelektual bagi pemegang merek dari luar negeri kembali menjadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengkaji kemungkinan penggunaan kuasa hukum atau perwakilan resmi yang berkedudukan di Indonesia. Wacana ini muncul sebagai respons atas kendala yang selama ini dialami sejumlah pemilik merek asing ketika hendak memanfaatkan mekanisme pencatatan merek di otoritas kepabeanan nasional.

Pembahasan tersebut dilontarkan dalam pertemuan dengan delegasi Asosiasi Merek Dagang Internasional (INTA) di Jakarta pada Senin (24/8). Dalam forum itu, perwakilan INTA menguraikan bahwa sebagian pemegang merek dari luar negeri menghadapi hambatan struktural saat mencoba mengakses mekanisme rekordasi, khususnya terkait syarat keberadaan entitas atau anak perusahaan di dalam negeri. Persyaratan itu, menurut mereka, menciptakan beban administratif dan biaya tambahan yang tidak proporsional bagi merek yang belum memiliki kehadiran fisik di Indonesia.

Mekanisme Rekordasi dan Perannya dalam Pengawasan Barang Impor

Rekordasi, atau pencatatan merek, merupakan instrumen yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan. Melalui mekanisme ini, pemilik merek yang sah dapat mendaftarkan haknya agar otoritas kepabeanan mampu mengidentifikasi dan menahan barang impor yang diduga menggunakan merek tanpa izin. Dengan kata lain, rekordasi berfungsi sebagai garis pertahanan pertama di pelabuhan dan bandara untuk mencegah peredaran barang tiruan atau bajakan sebelum masuk ke pasar domestik.

Konteks ini penting dipahami oleh pelaku usaha maupun publik: tanpa akses yang memadai ke mekanisme tersebut, merek asing yang belum memiliki entitas di Indonesia praktis kehilangan salah satu alat perlindungan paling efektif di titik masuk barang. Akibatnya, produk palsu atau imitasi dapat lolos masuk dan beredar di pasar, merugikan konsumen sekaligus menggerus nilai ekonomi pemilik merek yang sah.

Status Kebijakan: Masih Tahap Kajian

Yusril menegaskan bahwa gagasan penggunaan kuasa hukum atau perwakilan resmi sebagai alternatif dari pendirian anak perusahaan masih berada pada tahap kajian. Pemerintah belum mengambil keputusan final maupun mengubah kebijakan yang berlaku.

“Namun kemungkinan tersebut masih merupakan bahan kajian dan belum menjadi keputusan atau perubahan kebijakan,” ucap Menko Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan bahwa pembahasan lanjutan perlu melibatkan seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait, dengan mempertimbangkan beberapa parameter sekaligus: kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepastian hukum bagi semua pihak, kemudahan berusaha, serta efektivitas perlindungan merek itu sendiri. Kemenko Kumham Imipas akan menjalankan fungsi koordinasi dengan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan mendorong dialog lintas instansi.

“Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat diterapkan secara efektif,” tuturnya.

Dimensi Penguatan Kapasitas SDM di Bidang Kekayaan Intelektual

Di luar persoalan rekordasi, pertemuan dengan INTA juga menyentuh agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kekayaan intelektual. INTA menawarkan program pelatihan yang ditujukan bagi pemeriksa merek, hakim, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam ekosistem perlindungan IP. Format pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun daring, sehingga menjangkau peserta di berbagai wilayah.

Kemenko Kumham Imipas menyambut tawaran tersebut sebagai langkah strategis untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai karakteristik pelanggaran kekayaan intelektual. Penguatan kapasitas ini diharapkan berkontribusi pada pencegahan pelanggaran yang lebih dini serta penegakan hukum yang lebih terkoordinasi dan efektif di seluruh rantai nilai.

“Kemenko terbuka untuk melanjutkan komunikasi dan koordinasi dengan INTA. Berbagai isu yang disampaikan dalam pertemuan ini akan kami tindak lanjuti dan koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya,” kata Yusril.

Implikasi bagi Ekosistem Kekayaan Intelektual Indonesia

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan posisi strategis sebagai pasar konsumen terbesar di Asia Tenggara, menarik minat banyak pemilik merek global. Namun, kompleksitas birokrasi dan persyaratan administratif yang ketat kerap menjadi penghalang bagi merek asing yang ingin melindungi haknya secara penuh di dalam negeri. Pembukaan wacana representasi hukum tanpa kewajiban pendirian entitas lokal, jika kelak diwujudkan, dapat menurunkan hambatan masuk bagi perlindungan merek sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai yurisdiksi yang ramah terhadap investasi intelektual.

Di sisi lain, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan terstruktur akan meningkatkan kualitas pemeriksaan merek di tingkat otoritas, mempercepat penanganan kasus pelanggaran, dan membangun kapasitas peradilan yang lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan digital. Kombinasi kedua agenda—penyesuaian mekanisme administratif dan peningkatan kompetensi aparat—menunjukkan arah kebijakan yang lebih holistik dalam melindungi kekayaan intelektual tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan kedaulatan regulasi nasional.

Proses kajian yang sedang berlangsung ini menjadi penanda bahwa pemerintah Indonesia menempatkan perlindungan merek asing bukan sekadar sebagai kewajiban diplomatik, melainkan sebagai bagian integral dari upaya menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan kredibel di mata komunitas internasional.