Kejagung periksa anggota Direksi PT CNI terkait kasus korupsi nikel

Penyidik Kejagung Dalami Peran Direksi PT CNI dalam Skandal Korupsi Tata Kelola Nikel

Atapkitadonasi.com – Langkah penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020 kembali memasuki fase pengujian kesaksian. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memanggil sejumlah pihak yang terafiliasi dengan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) untuk memberikan keterangan. Pemanggilan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konstruksi pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Siapa yang Dipanggil dan Apa Tujuannya

Salah satu saksi yang diperiksa adalah DR, yang menjabat sebagai anggota Direksi PT CNI sejak tahun 2024 hingga saat pemanggilan dilakukan. Selain DR, penyidik juga meminta keterangan dari DS, mantan anggota Direksi PT CNI pada tahun 2017 sekaligus pemegang saham perusahaan tersebut. Dua nama lain turut diperiksa: ASS yang berafiliasi dengan PT CNI, serta S yang berstatus staf di perusahaan yang sama.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa seluruh pemeriksaan saksi tersebut bertujuan memperkokoh dasar pembuktian dan menyempurnakan pemberkasan perkara. Ia menegaskan bahwa proses penyidikan dijalankan dengan standar profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas, tanpa mengesampingkan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.”

Mekanisme Dugaan Manipulasi Ekspor Nikel

Benang merah perkara ini berakar pada praktik tata kelola ekspor nikel di Sulawesi Tenggara selama tahun 2017 hingga 2019. Pada rentang waktu tersebut, PT CNI tercatat sebagai perusahaan pertambangan nikel yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Namun, penyidik menemukan anomali administratif: perusahaan belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dokumen wajib yang mengatur rencana produksi dan anggaran operasional tambang, tetapi justru telah memperoleh rekomendasi ekspor.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menguraikan bahwa penyidik menduga adanya pengaturan bersama antara pihak PT CNI dan penyelenggara negara. Pengaturan tersebut diduga mengarah pada hasil uji kadar nikel yang menunjukkan angka di bawah 1,7 persen — ambang batas yang diperlukan agar produk memenuhi persyaratan ekspor. Dengan kata lain, kadar nikel yang sebenarnya lebih tinggi justru dimanipulasi agar lolos prosedur ekspor secara formal.

“Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.”

Praktik ini, jika terbukti, berarti bahwa volume nikel yang diekspor tidak sesuai dengan kadar yang seharusnya dikenai bea keluar atau pungutan negara. Selisih antara kadar aktual dan kadar yang dilaporkan dalam dokumen ekspor menciptakan ruang bagi kerugian fiskal yang signifikan bagi kas negara.

Dampak Finansial dan Langkah Restitusi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan penghitungan kerugian negara atas perkara ini. Hasilnya menunjukkan angka sekitar Rp401,65 miliar — jumlah yang mencerminkan akumulasi selisih bea keluar dan pungutan yang seharusnya diterima negara dari setiap ton nikel yang diekspor dengan kadar lebih tinggi dari yang tercantum dalam dokumen.

Pada Jumat, 28 Agustus, penyidik menerima penyerahan uang senilai kerugian negara tersebut langsung dari PT CNI. Langkah ini menjadi bagian dari mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara yang lazim ditempuh dalam perkara korupsi, di mana pelaku atau pihak terkait diwajibkan mengembalikan dana yang hilang sebelum atau selama proses hukum berjalan.

Konteks Industri Nikel dan Implikasi Lebih Luas

Nikel telah menjadi komoditas strategis dalam peta ekonomi Indonesia, terutama setelah pemerintah mendorong hilirisasi melalui pembangunan smelter dan pembatasan ekspor bijih mentah. Sulawesi Tenggara, khususnya kawasan Konawe dan sekitarnya, merupakan salah satu sentra produksi nikel terbesar di tanah air. Dalam konteks inilah tata kelola ekspor menjadi titik rawan: nilai komoditas yang tinggi membuat setiap celah administratif berpotensi menghasilkan kerugian negara dalam skala miliaran rupiah.

Kasus PT CNI bukan sekadar persoalan satu perusahaan tambang. Ia menyentuh inti tata kelola sumber daya alam — bagaimana rekomendasi ekspor, hasil uji laboratorium, dan dokumen kepabeanan seharusnya berfungsi sebagai pengaman fiskal, bukan sebagai instrumen yang dapat diatur ulang demi kepentingan pihak tertentu. Penyidikan yang sedang berlangsung oleh Jampidsus menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di sektor pertambangan, sekaligus sinyal bahwa otoritas kejaksaan tidak akan membiarkan manipulasi data kadar mineral lolos tanpa konsekuensi hukum.

Bagi pelaku industri dan pemangku kepentingan, perkara ini mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap RKAB, akurasi data kadar, dan integritas dokumen ekspor bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan garis batas antara operasi yang sah dan praktik yang dapat dikualifikasikan sebagai korupsi. Dengan nilai kerugian negara yang telah dihitung dan dana yang telah dikembalikan, bola kini berada di tangan proses hukum untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab pidana melekat pada setiap pihak yang terlibat.