Gubernur Aceh Surati Presiden RI terkait Pengelolaan Migas Andaman
Latest Program – Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenai strategi pengelolaan minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Surat tersebut menyampaikan empat permintaan khusus yang diharapkan dapat mendukung kepentingan Aceh dan nasional. Pemimpin daerah tersebut menjelaskan bahwa usulan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Ada empat poin yang disampaikan. Sekarang kita menunggu respon pemerintah pusat,” kata Nurlis Effendi, Juru Bicara Pemerintah Aceh, di Banda Aceh, Senin.
Surat gubernur yang bernomor 500.16.7.2/7039 tersebut telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026. Isi surat fokus pada peninjauan ulang dan revisi persetujuan rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo. Nurlis menambahkan bahwa surat ini juga dianggap sebagai respons terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyetujui pengolahan gas mentah menggunakan Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) di laut melalui surat nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026, yang dikeluarkan pada 9 Maret 2026.
Persetujuan FPSO Dikritik Pemimpin Aceh
Dalam suratnya, Mualem mengusulkan revisi terhadap metode pengelolaan migas yang saat ini mengandalkan FPSO. Pemimpin daerah tersebut menilai pendekatan ini kurang optimal untuk Aceh, terutama dalam konteks penguasaan ekonomi daerah. Nurlis Effendi menjelaskan bahwa proposal gubernur mencakup empat poin inti, salah satunya tentang besaran bagi hasil (split) yang dinilai terlalu rendah, yaitu 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak. Menurut Nurlis, persentase ini perlu disesuaikan dengan prioritas nasional dan kebutuhan Aceh.
Permintaan kedua melibatkan skenario pengolahan gas mentah di darat, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Nurlis menyebutkan bahwa KEK Arun memiliki infrastruktur yang sudah ada sebelumnya, yang diwariskan oleh PT Arun NGL. Area ini dianggap sebagai Proyek Strategis Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dengan mengarahkan pengolahan di darat, ekonomi Aceh diharapkan bisa lebih berkembang.
Upaya Mendorong Industri Hilir
Menurut Nurlis, surat ke Presiden Prabowo juga meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali Persetujuan Rencana PoD I Lapangan Tangkulo South Andaman. Salah satu tujuan utamanya adalah memastikan pengelolaan migas lebih menguntungkan bagi Aceh, termasuk memperoleh alokasi khusus minyak dan gas bumi. “Poin terakhir dalam surat Gubernur Aceh ke Presiden yaitu meminta alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh,” ujarnya.
Kawasan Andaman, kata Nurlis, terdiri dari enam blok migas utama, yaitu Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman. Lapangan Tangkulo, yang merupakan salah satu bagian dari South Andaman, diperkirakan akan memproduksi sekitar 300 MMSCFD (juta kaki kubik per hari) gas. Sampai saat ini, hanya sekitar 160 MMSCFD yang sudah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN. Sisa produksi ini, menurut Nurlis, memiliki potensi besar untuk mendukung berkembangnya industri hilir, seperti produksi bahan bakar dan bahan baku manufaktur.
Peran Kondensat dalam Pengembangan Industri
Lapangan South Andaman, selain gas, juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Nurlis Effendi menjelaskan bahwa kondensat ini dapat diolah menjadi produk-produk seperti nafta, kerosin, hingga gasoline. Bahan baku tersebut menjadi dasar untuk pengembangan industri petrokimia, cat, serta bahan bakar minyak. “Kondensat akan menjadi penggerak lahirnya kilang (refinery). Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi,” tambahnya.
Pemimpin Aceh menekankan bahwa pengelolaan migas harus tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi nasional, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Aceh. Dengan revisi PoD I, diharapkan kebijakan pemerintah pusat lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dalam mendistribusikan keuntungan dari sumber daya alam. Nurlis juga mengingatkan bahwa lapangan Tangkulo bukan hanya memiliki potensi produksi yang tinggi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi Aceh.
Dalam mengevaluasi pengelolaan migas, Mualem menyatakan bahwa sistem bagi hasil harus diukur berdasarkan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal. Dengan memperbesar persentase bagi hasil, pemerintah Aceh dapat memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai proyek strategis, seperti pembangunan kilang dan infrastruktur pendukung. Selain itu, model pengolahan di darat di KEK Arun dinilai lebih efisien karena memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan bagi Aceh.
Surat gubernur kepada Presiden RI menunjukkan komitmen Aceh untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Nurlis Effendi menegaskan bahwa revisi kebijakan terkait PoD I Lapangan Tangkulo South Andaman bukan hanya untuk kepentingan Aceh, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pemimpin daerah tersebut yakin bahwa dengan strategi yang lebih tepat, Aceh dapat memperoleh manfaat maksimal dari kawasan migas Andaman.
Kebijakan yang diusulkan Mualem sejalan dengan visi pemerintah Aceh dalam mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya alam. Dengan memaksimalkan potensi lapangan Tangkulo dan South Andaman, Aceh diharapkan bisa menjadi pusat pengolahan migas yang berdampak luas. Nurlis Effendi juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Surat yang telah disampaikan dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai kesepakatan yang lebih harmonis antara kedua belah pihak.
Dengan menunggu respons pemerintah pusat, Aceh siap mendukung berbagai upaya pengembangan infrastruktur dan industri hilir di k
