Polres Pamekasan Periksa Tiga Orang terkait Kasus Suap MBG
New Policy – Pamekasan – Tim investigasi Polres Pamekasan, Jawa Timur, sedang mengumpulkan data terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung atas laporan masyarakat mengenai praktik suap dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan MBG.
Detail Pemeriksaan Terhadap Tiga Terduga
Dalam pemeriksaan tersebut, tiga orang yang diperiksa terdiri dari dua saksi dari pihak pelapor, yakni anggota Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formaasi) serta Tim Pencari Fakta Nusantara (TPF-N), dan satu orang dari pihak terlapor, yaitu Korwil BGN Kabupaten Pamekasan. Kasi Humas Polres Pamekasan, Ipda Yoni Evan Pratama, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan untuk memperjelas fakta-fakta terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh korwil MBG tersebut.
“Kami sedang mengumpulkan fakta-fakta terkait dugaan suap dalam program MBG. Dua saksi yang diperiksa berasal dari kelompok masyarakat yang mengadukan Korwil BGN,” kata Evan dalam keterangan pers yang diberikan kepada media, Senin.
Kasus Suap MBG dan Pelanggaran Etik
Penyelidikan terhadap kasus suap MBG ini dilakukan oleh tim Reskrim Polres Pamekasan. Laporan yang masuk menyebutkan bahwa korwil BGN Kabupaten Pamekasan diduga melakukan pelanggaran hukum yang melibatkan penerimaan gratifikasi, rangkap jabatan, serta pembangunan dapur MBG tanpa izin yang lengkap. Beberapa dari dugaan pelanggaran ini mencakup penggunaan dana yang tidak transparan dan pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan tertentu.
Dalam laporan yang disampaikan oleh masyarakat, beberapa indikasi kecurangan terungkap. Dugaan suap dianggap terjadi saat korwil MBG memberikan persetujuan untuk operasional dapur, sementara penyalahgunaan wewenang terkait dengan pembangunan infrastruktur dapur yang tidak disertai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam menentukan lokasi penempatan dapur MBG juga menjadi sorotan.
Pelanggaran Etik dan Mekanisme Pengawasan
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut program sosial yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. MBG dikenal sebagai inisiatif pemerintah untuk memastikan akses bahan makanan bergizi bagi masyarakat kurang mampu. Namun, dugaan korupsi dalam pengelolaannya memicu kecurigaan bahwa dana yang dialokasikan tidak digunakan secara optimal.
Korwil BGN yang terlapor diduga mengabaikan prosedur formal, seperti pengecekan lingkungan dan penggunaan IPAL. Hal ini membuat fasilitas dapur MBG tidak memenuhi standar sanitasi, yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan masyarakat. Selain itu, keberadaan rangkap jabatan juga menjadi pertanyaan, karena dikhawatirkan menjadi celah untuk kepentingan pribadi.
Langkah Polisi untuk Menyempurnakan Penyelidikan
Evan menegaskan bahwa tim penyelidik masih terus memperluas investigasi. Salah satu tindakan yang diambil adalah memanggil semua kepala dapur MBG di Kabupaten Pamekasan untuk memberikan informasi tambahan. “Kami sedang mengajukan pemanggilan terhadap seluruh kepala dapur MBG agar penyelidikan dapat lebih lengkap,” ujarnya.
Polisi juga berencana melakukan pemeriksaan ulang terhadap Korwil MBG yang terlapor. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua fakta yang terkait kasus suap dan pelanggaran etik sudah tercatat secara jelas dalam berkas penyelidikan. “Masyarakat diminta tetap tenang dan percaya pada proses penyelidikan yang sedang berlangsung,” tambah Evan.
Keterangan dari Terlapor Sebelumnya
Sebelumnya, pada 6 Juni 2026, Korwil MBG yang terlapor, HR, sudah menghadiri Mapolres Pamekasan dan menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam. Saat itu, HR membantah bahwa dirinya terlibat dalam praktik korupsi. Ia mengatakan bahwa tudingan suap diberikan hanya sebagai upaya menggagalkan program MBG yang dianggapnya berjalan baik.
HR menyebutkan bahwa keputusan pemberian izin operasional dapur MBG didasarkan pada kriteria yang jelas dan transparan. “Tidak ada pungutan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses tersebut,” tegasnya. Meski demikian, laporan dari masyarakat mengungkap bahwa beberapa keputusan yang diambil korwil MBG diduga dipengaruhi oleh aliran dana yang tidak diakui.
Impak Kasus terhadap Masyarakat dan Peran Polisi
Kasus suap MBG ini memicu reaksi dari masyarakat setempat, yang merasa kepentingan mereka terabaikan. Sejumlah warga menyatakan bahwa dana yang dialokasikan untuk MBG seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas yang lebih berkualitas, bukan untuk praktik korupsi. Dengan adanya penyelidikan ini, polisi berharap dapat menemukan bukti yang cukup untuk menegakkan hukum.
Polres Pamekasan berkomitmen untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi korwil MBG maupun pihak-pihak yang terlibat. Pemeriksaan terhadap tiga orang yang telah dilakukan menjadi salah satu langkah awal untuk memperjelas siapa saja yang terlibat dalam praktik suap tersebut. “Kami yakin akan menemukan fakta yang benar dan memberikan keadilan kepada semua pihak,” tambah Evan.
Proses Hukum dan Harapan Masyarakat
Proses penyelidikan yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas terkait dugaan suap MBG. Masyarakat juga menginginkan bahwa keputusan akhir akan diambil dengan adil dan transparan. Dengan adanya penyelidikan yang intensif, diharapkan semua indikasi kecurangan dapat terungkap, baik secara langsung maupun melalui bukti-bukti
