KPK Terus Dalami Kasus Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub
KPK gali pengetahuan Kepala BTP Jakarta – Jakarta, 25 Juni 2023 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri kemungkinan adanya praktik pemberian imbalan atas proyek pembangunan jalur kereta api yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Fokus investigasi kali ini tertuju pada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta, Ferdian Suryo Adhi Pramono, yang dianggap terlibat dalam skema pengalihan dana atau fee terkait proyek tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyelidikan yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk mengungkap lebih lanjut mengenai kecurangan yang diduga terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di DJKA.
Operasi Tangkap Tangan Buka Pengejaran Kasus Korupsi
Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah pada 11 April 2023. Balai teknik tersebut kini berubah nama menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang. Dalam penyidikan, tim KPK telah menetapkan sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam kejahatan korupsi proyek infrastruktur kereta api di berbagai daerah, seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan Ferdian Suryo dilakukan pada Rabu (24/6) sebagai saksi. Penyidikan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses tender di DJKA berjalan, terutama mengenai dugaan adanya rekayasa yang memungkinkan vendor tertentu menang secara tidak sah. Selain itu, KPK juga memeriksa apakah ada komplotan dari pihak internal atau eksternal yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek-proyek tersebut.
“Secara umum fokusnya terkait dengan dugaan pemberian fee proyek kepada pihak-pihak di Kemenhub,” ujar Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (25/6). Ia menambahkan bahwa selama penyelidikan, KPK juga menelusuri apakah ada kebijakan atau kesepakatan khusus yang dibuat untuk memudahkan perusahaan tertentu menang dalam tender. “Atas pengondisian itu, diduga ada fee proyek yang mengalir dari pihak swasta ke pihak-pihak di DJKA ataupun di Kemenhub,” katanya.
Sejak operasi tangkap tangan pada 2023, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Namun, jumlah tersebut terus meningkat hingga 20 Januari 2026, ketika total tersangka mencapai 21 orang. Selain itu, dua perusahaan juga masuk ke dalam daftar tersangka korporasi. Budi mengatakan bahwa penyidikan ini mencakup beberapa proyek besar, termasuk pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, serta proyek konstruksi dan supervisi di Lampegan, Cianjur, dan daerah lainnya.
KPK menduga bahwa ada upaya rekayasa proses tender yang dimulai dari tahap administrasi hingga pengumuman pemenang. Praktik ini diduga menimbulkan keuntungan bagi pihak tertentu, sehingga mereka bisa memenangkan kontrak proyek dengan harga atau syarat yang lebih menguntungkan. Ferdian Suryo, sebagai kepala unit teknis di DJKA, diduga menjadi salah satu pihak yang turut terlibat dalam penyelenggaraan skema ini.
Proyek yang Dijadikan Fokus Investigasi
Kasus ini melibatkan berbagai proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh DJKA. Proyek yang menjadi sasaran utama antara lain pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi jalur kereta api, dan dua proyek supervisi. Selain itu, ada juga proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera yang diduga terjadi penyalahgunaan dana. Budi Prasetyo menuturkan bahwa KPK masih menelusuri dugaan adanya keterlibatan anggota dewan dan pihak-pihak swasta dalam upaya mengarahkan hasil tender ke pihak tertentu.
Dalam proses investigasi, KPK juga mengungkap bahwa beberapa vendor mungkin dipilih secara tidak transparan. Dugaan ini didasari oleh kecurigaan bahwa ada pertukaran keuntungan atau imbalan yang diberikan kepada calon pemenang tender. Ferdian Suryo Adhi Pramono, yang saat ini menjadi fokus pemeriksaan, diduga menjadi perantara dalam pemberian fee tersebut. Pemeriksaan terhadapnya bertujuan untuk memperjelas alur dana dan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Menurut Budi Prasetyo, penyelidikan juga melibatkan anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024, Sudewo, yang kini menjadi tersangka korupsi. Ia menjelaskan bahwa Sudewo diduga terlibat dalam memberikan pengaruh atau keputusan terkait proyek-proyek kereta api yang menimbulkan dugaan kesepakatan khusus antara pihak internal dan eksternal. KPK menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat akan diperiksa secara menyeluruh, baik dalam bentuk individu maupun korporasi.
Sejauh ini, KPK telah memperluas jaringan penyidikan, termasuk memeriksa unit-unit teknis di berbagai wilayah. Dugaan kecurangan ini tidak hanya mencakup proyek pembangunan, tetapi juga proyek pemeliharaan yang dianggap masih memiliki potensi korupsi. Ferdian Suryo Adhi Pramono, selaku kepala BTP Jakarta, menjadi salah satu tokoh yang dianggap penting dalam pengelolaan dana proyek tersebut.
KPK terus memperkuat bukti-bukti terkait skema pengalihan dana, termasuk menelusuri apakah ada dokumen atau bukti lain yang menunjukkan hubungan antara pihak swasta dan pihak dalam instansi. Dalam beberapa bulan terakhir, tim penyidik telah memperoleh informasi yang menunjukkan adanya kemungkinan keuntungan finansial yang dialirkan dari vendor ke calon pemenang tender. Proses penyidikan diharapkan bisa memberikan jawaban yang jelas terkait dugaan kesepakatan khusus dan penyalahgunaan wewenang.
