Pemprov Sumut Pertahankan Opini WTP ke-12 Berturut-Turut
Main Agenda – Medan, Kamis – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Ini menjadi pencapaian yang mengulangi prestasi selama 12 tahun secara beruntun, menunjukkan komitmen kuat Pemprov Sumut dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Opini WTP tersebut disampaikan setelah BPK RI menyelesaikan audit LKPD Provinsi Sumut untuk periode 2025, dengan hasil yang dinilai memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi penghargaan bagi aparatur pemerintah, tetapi juga semangat untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugas publik.
Penghargaan yang Membawa Pemacu Semangat
“Capaian WTP ke-12 berturut-turut ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh aparatur,” ungkap Gubernur Sumut Bobby Nasution setelah rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Gedung DPRD Sumut. Ia menekankan bahwa opini tersebut bukan hanya prestasi individu, melainkan hasil kolaborasi seluruh stakeholder yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bobby Nasution menegaskan bahwa konsistensi opini WTP mencerminkan kualitas manajemen keuangan yang telah dijalankan Pemprov Sumut sejak lama. Dalam pidatonya, ia menyampaikan apresiasi terhadap BPK RI yang menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme dalam melakukan audit. “Ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sumatera Utara,” katanya.
Meskipun capaian WTP tersebut mencerminkan keberhasilan, Bobby mengakui masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Hal ini menjadi motivasi untuk menjalani pembenahan internal secara berkelanjutan. Pemprov Sumut juga berharap mendapatkan bimbingan lebih lanjut dari BPK RI serta pengawasan yang efektif dari DPRD Sumut dalam memastikan semua proses keuangan berjalan sesuai aturan.
Komitmen untuk Budaya Pemerintahan Bersih
Dalam pidatonya, Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia menyebutkan bahwa tata kelola keuangan daerah harus berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi, dan partisipasi masyarakat untuk memperkuat kepercayaan publik. “Kami ingin menjaga kualitas kerja ini sebagai bagian dari budaya pemerintahan yang unggul dan berkelanjutan,” tambahnya.
Bobby Nasution juga menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh aparatur pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan yang efektif. Ia menyatakan bahwa kinerja individu dan tim harus selalu diukur berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan yang sehat. “Kami berharap setiap pejabat berkomitmen untuk meningkatkan tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ujarnya.
Sementara itu, Nelson Ambarita, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemprov Sumut mempertahankan opini WTP. “Ini adalah pencapaian yang patut diacungi jempol, terutama dalam konteks pemerintahan yang ingin mencapai standar tinggi,” katanya.
Nelson juga menyoroti beberapa rekomendasi yang diberikan BPK RI, seperti evaluasi belanja daerah, penyelesaian kelebihan pembayaran, dan catatan-catatan tambahan. “Meskipun ada beberapa catatan, permasalahan tersebut tidak mengganggu kewajaran laporan keuangan tahun ini,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 78,9 persen, menjelang target nasional sebesar 80 persen. “Dengan angka ini, kami berharap ada peningkatan konsistensi dalam mengimplementasikan rekomendasi,” lanjut Nelson.
Nelson Ambarita menambahkan bahwa keberhasilan Pemprov Sumut dalam mempertahankan opini WTP mencerminkan peningkatan kualitas audit dan transparansi pemerintahan. “Kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan ini, yang menjadi bukti konsistensi pemerintahan daerah Sumut dalam menjaga akuntabilitas,” tutupnya.
Dengan opini WTP yang telah diraih selama 12 tahun, Pemprov Sumut menunjukkan kepercayaan dari lembaga pemeriksaan nasional. Hal ini diharapkan menjadi momentum untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan dalam distribusi sumber daya. Bobby Nasution juga menyebutkan bahwa opini WTP menjadi bagian dari identitas pemerintahan daerah yang berkomitmen pada pelayanan publik yang berkualitas.
Pemprov Sumut berencana memanfaatkan prestasi ini sebagai dasar untuk merancang strategi pengelolaan keuangan yang lebih inovatif. Dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, gubernur optimis bahwa Sumut akan tetap menjadi provinsi yang menjadi contoh dalam manajemen keuangan daerah. “Kami akan terus berusaha agar rekor ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” pungkas Bobby Nasution.
Komitmen Pemprov Sumut untuk mencapai WTP ke-12 kali ini bukan hanya simbolis, tetapi juga menjadi jaminan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif. Sebagai provinsi yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, Sumut ingin menjadi contoh yang dapat diikuti oleh daerah lain di Indonesia. Nelson Ambarita menambahkan bahwa BPK RI akan terus mendukung upaya ini dengan memberikan bimbingan yang relevan.
Opini WTP yang diraih menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemprov Sumut bebas dari kesalahan material, sehingga mendorong kepercayaan investor dan masyarakat terhadap manajemen keuangan daerah. Bobby Nasution menyatakan bahwa opini tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Sumut mampu menjalankan tugas dengan baik. “Kami berharap opini WTP ini bisa menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Dengan keberhasilan ini, Pemprov Sumut semakin bersemangat untuk menyelesaikan berbagai target pembangunan tahun depan. Bobby Nasution menegaskan bahwa opini WTP menjadi bagian dari komitmen pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan yang jujur dan transparan. “Ini adalah bentuk pengakuan atas upaya kita bersama dalam membangun Sumut yang lebih maju,” pungkasnya.
